Inductorium

Damai di Papua, damai di Bumi

2011-12-23T02:46:00.001-08:00

YEU Mengucapkan Selamat Natal 2011 dan Tahun Baru 2012

2011-12-19T06:44:00.001-08:00

Laporan Pemantauan Banjir Lahar Dingin 28 November 2011 Dusun Karangasem, Desa Blongkeng, Ngluwar Magelang

2011-11-30T03:38:00.001-08:00

Laporan Pemantauan Banjir Lahar Dingin 28 November 2011
Dusun Karangasem, Desa Blongkeng, Ngluwar Magelang
 
Banjir lahar dingin yang terjadi sore sekitar pukul 16.00 WIB mengakibatkan 4 rumah di dusun Karangasem hilang dan rusak karena terkena longsoran akibat arus sungai Kali Putih. Warga sudah dievakuasi lebih dulu ke Balai Desa Blongkeng. Sementara evakuasi terhadap barang-barang dilakukan hingga Magrib.
Empat rumah yang hanyut tersebut adalah milik Pak Kairoji, dengan jumlah anggota keluarga 5 orang, Trimanto, dengan angota keluarga 3 orang, Saifudin dengan anggota keluarga 5 orang, dan Suwito dengan anggota keluarga 5 orang. Keseluruhan jumlah penyintas yang dievakuasi di Balai Desa Blongkeng adalah 21 KK, terdiri dari 34 laki-laki, 33 perempuan, 6 balita, dan 9 lansia.
Tidak hanya dusun Karangasem yang terdampak longsor, dusun Blongkeng yang terletak diseberang sungai juga terancam longsor, sehingga ada 1 KK yang dievakuasi. 
Berdasarkan informasi dari perangkat desa, penyintas tersebut membutuhkan pampers, air mineral, sembako, selimut, makanan pokok siap saji, pakaian pantas pakai dan peralatan mandi. Pada malam harinya, relawan mengkondisikan pembuatan dapur umum sehingga penyintas terpenuhi kebutuhan makan malam meskipun hanya dengan mi instant. Beberapa pihak datang membawa bantuan, seperti GURUH – Radio komunitas Merapi di Magelang, membawa mi instant dan air mineral, dinas sosial membawa selimut.  
Kondisi di dusun gelap gulita karena tiang listrik roboh, sehingga tidak ada penerangan. Kecuali di Balai Desa yang memiliki fasilitas genset. Untuk itu YEU membawa peralatan kesiap-siagaan yang terdiri dari jas hujan, baterai, lampu emergency, dan sepatu boots. 
Beberapa orang mengalami luka robek dan memar karena lari menyelamatkan diri dari longsor. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh bidan desa Blongkeng dengan alat P3K yang telah di distribusikan sebelumnya oleh YEU.  Tidak hanya distribusi peralatan P3K, YEU juga memfasilitasi Pelatihan Psychosocial First Aid dan Penanganan Penderita Gawat Darurat agar masyarakat mampu memberikan  tindakan penyelamatan sebelum ada bantuan medis dari pihal luar. 
Terlihat masyarakat sudah siap dalam menghadapi banjir lahar dingin ini dan dapat mengevakuasi diri dengan tenang di bantu dengan pihak-pihak terkait lainnya, salah satu factor pendukungnya adalah desa telah menyusun rencana kontinjensi untuk menghadapi banjir lahar dingin.
 Basarnas, Kesbanglinmas dan BPBD Kabupaten Magelang, pihak kepolisian, PMI, Dinas Sosial maupun relawan dari radio komunitas seperti KSB (Komunitas Sirahan Bangkit), GURUH, dan Brigana (Kelompok Siaga Bencana desa Blongkeng) dan GP Ansor turun ke dusun Karangasem untuk membantu proses evakuasi. Dari pemantauan kami ini terlihat Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sudah lebih siap siaga menghadapi banjir lahar dingin ini dan mereka tidak lagi menjadi panik tetapi malah semakin saling bahu-membahu untuk melakukan pertolongan diri [didik riyanto, chabib, susi].

See the full gallery on Posterous

Refleksi menjelang akhir tahun 2011 : Membuka Kembali Kertas Catatan Penanganan Bencana dan Rekomendasi Aksi 2010

2011-11-29T19:10:00.001-08:00

Kertas catatan penanganan bencana 2010 dan rekomendasi 2011 final.pdf Download this file

Bapak/Ibu/Saudara Saudari yang budiman,

Setahun yang lalu, lebih dari 35 orang dari berbagai daerah bencana yang ada di Indonesia berkumpul di Yogyakarta dan Jakarta *) untuk berefleksi dan menyusun rekomendasi aksi penanganan bencana di 2011 berdasarkan catatan pengalaman 2010 (terlampir di bawah).

Tiga puluh satu hari menjelang tutup tahun 2011 ini, baik kiranya jika kita membuka catatan itu kembali dan mencocokkan sejauh mana rekomendasi para pihak yang berhak mengklaim diri sebagai "RAKYAT INDONESIA" didengarkan dan ditindaklanjuti secara serius, oleh segenap pemangku kepentingan yang menyatakan diri berkomitmen pada isu pengelolaan bencana secara umum (dan pengurangan risiko bencana secara khusus).

Kalaulah ternyata dilihat bahwa poin-poin tersebut masih menyisakan banyak catatan yang belum terlaksana, marilah bersama kita jujur mengakuinya seraya berusaha untuk lebih serius bekerja di tahun 2012 walaupun ancaman krisis ekonomi Eropa membayang dan pesimisme terhadap kinerja legislatif dan eksekutif di tingkat daerah dan nasional meningkat. Indonesia milik kita, kita rakyat Indonesialah yang akan mempertahankan negeri ini dari segala upaya pembusukan yang merugikan rakyat.

Selamat berefleksi!

Yogyakarta 30 Nopember 2011

Arshinta

*) difasilitasi oleh Keluarga Humanitarian Forum Indonesia, YAKKUM Emergency Unit, Global Network for DRR dan World Council of Churches

Kertas Catatan Penanganan Bencana 2010

dan Rekomendasi Aksi 2011 [1]

I. Latar Belakang

Menjelang akhir tahun 2010 lalu Indonesia secara berturut-turut dilanda tiga bencana dengan karakteristik dan mekanisme penanganannya yang berbeda: Banjir Wasior, Tsunami Mentawai dan Erupsi Merapi. Setiap penanganan bencana memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda yang jika ditarik pembelajarannya dapat menghasilkan rekomendasi yang saling melengkapi untuk penanganan bencana yang lebih baik di masa yang akan datang.

Beberapa hal menonjol dalam penanganan 3 bencana yang terjadi di tahun 2010 yaitu :

Banjir Bandang di Wasior: Tata Kelola Daerah

Banjir Bandang yang melanda Wasior, memaksa kurang lebih 2000 penyintas dengan dengan kondisi yang memprihatinkan untuk mengungsi ke Manokwari, yang merupakan wilayah pemerintahan kabupaten yang berbeda dari Wasior. Lepas dari keterbatasan respon yang dilakukan, tata kelola pemerintah daerah dalam pengelolaan bencana perlu diapresiasi. Bagaimana pengambilan kebijakan dilakukan dalam penanganan dampak dari bencana yang terjadi di daerah lain, merupakan praktik baik yang dapat direplikasi.

Tsunami di Mentawai: Peringatan Dini & Pembangunan dalam Perspektif PRB

Sejak gempa bumi dan tsunami Aceh 2005, sudah diprediksi bahwa akan terjadi gempa dan tsunami di Mentawai. Namun datangnya tsunami tidak mampu diantisipasi oleh alat peringatan dini yang sudah dipasang. Selain itu, pembangunan yang dilakukan belum menggunakan perspektif PRB dan mengesampingkan aspek pemberdayaan masyarakat, semakin menambah kerentanan masyarakat. Akibatnya, saat terjadi gempa dan tsunami pada 26 Oktober 2010 lalu, baik masyarakat dan pemerintah sama sekali tidak siap. Tidak ada mekanisme respon yang terbangun dan keterbatasan akses menyulitkan mobilisasi sumberdaya dan membawa bencana sekunder bagi masyarakat yang terdampak.

Erupsi Merapi di Yogyakarta dan sekitarnya: Pengurangan Risiko Bencana, Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Respon

Di tengah banyaknya pujian tentang kemandirian masyarakat dalam usaha kesiapsiagaan dan penanganan erupsi Merapi, Pemerintah menuai banyak kritik terkait respon Merapi yang dianggap kurang terorganisir dan tidak ligat. Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat pada saat sebelum terjadinya bencana erupsi lebih banyak diisi oleh aktor-aktor “perantara”, seperti antara pemerintah provinsi dan kabupaten dengan unsur-unsur masyarakat dari kalangan organisasi non-pemerintah. Padahal, kolaborasi dan peningkatan kapasitas yang paling esensial seharusnya dilakukan antara jajaran pemerintah paling bawah dengan masyarakat yang berada di garis depan bencana. Oleh karenanya, meskipun kebutuhan dari masyarakat yang terdampak erupsi dapat diidentifikasi, namun nampaknya solusi-solusi yang ditawarkan dari mereka yang berkebutuhan langsung (masyarakat yang terdampak erupsi merapi) masih dikesampingkan. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah daerah yg cenderung reaktif, kurang mendarat dan tidak cukup efektif untuk menjawab persoalan di lapangan.

Secara langsung maupun tidak, bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia, turut memperberat beban Pemerintah dalam rangka mencapai target Kerangka Aksi Hyogo di Indonesia. Dampak langsungnya terlihat kepada mereka yang terpapar bencana, sementara dampak tidak langsungnya akan terlihat dari semakin ketatnya anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk memulihkan keadaan sekaligus menggenjot pencapaian target Kerangka Aksi Hyogo.

Akan tetapi, masalah ini bukanlah semata tanggungjawab dan beban pemerintah. Baik dalam hal pembangunan, maupun dalam upaya tanggap darurat bencana, masyarakat sipil, dan penyintas telah menunjukkan peran serta dan andil yang cukup besar. Banyak pelajaran yang bisa diraih dan dikembangkan sebagai modal yang kuat untuk mencapai kemajuan di masa yang akan datang. Erupsi Merapi memberikan pembelajaran berharga baik kelemahan sekaligus kekuatan, tentang pola dan sistem kolaborasi dalam pengelolaan bencana di Indonesia saat ini. Pembelajaran tersebut, tentunya layak untuk diangkat pada perbincangan tingkat nasional untuk mendapatkan pengayaan sekaligus rekomendasi-rekomendasi yang aktual tentang kebijakan pengelolaan bencana di Indonesia, sekaligus sebagai refleksi tentang kemajuan pencapaian Kerangka Aksi Hyogo di Indonesia.

II. Identifikasi Tantangan dan Rekomendasi Rencana Aksi Penanganan Bencana

Identifikasi tantangan dalam hal penanganan bencana dipetakan menurut poin-poin dalam Kerangka Kerja Aksi Hyogo (HFA) karena semua pihak sepakat bahwa penanganan bencana harus berorientasi pada pengelolaan risiko bencana yang komprehensif dan tidak semata difokuskan hanya pada kebutuhan dan pendekatan tanggap darurat, walaupun disadari bahwa simptom masalah dalam masa tanggap darurat merupakan cerminan masalah-masalah mendasar dalam sistem dan mekanisme penanganan bencana di berbagai tahap (fase) dan level (tingkatan) sebelum dan sesudah masa tanggap darurat.

Prioritas Aksi 1 dalam kerangka kerja HFA:

Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan prioritas nasional dan lokal dengan basis kelembagaan yang kuat untuk melakukan implementasi/pelaksanaan kegiatan

Kenyataan di Lapangan:

Dalam PP 38/2006, peraturan pembagian urusan pusat, provinsi dan kota Urusan kebencanaan masih masuk dalam wajib social
Permendagri 26/2008 tentang pembentukan BPBD Terdapat kata “dapat” dibentuk di tingkat kota/ Kabupaten (bukan kata wajib)
Permendagri 13/2006 Juncto 59/2007 , Permendagri tentang ABPD Program Penanggulangan Bencana tidak ada
Otonomi Daerah : Kekuatan Kemendagri dalam era otonomi daerah
Koordinasi multi stakeholder Koordinasi belum maksimal, apalagi ditingkat propinsi (antar BPBD dengan SKPD lain), tiap SKPD menjalankan programnya secara sendiri-sendiri
Pola pikir dan pengetahuan : bencana hanya dipahami sebagai “tanggap darurat” oleh Pemerintah, wakil rakyat dan masyarakat, bahkan organ Negara tertinggi seperti DPR MPR tidak memahami bahwa sudah ada UU PB Nr 24/2007
Saat tidak terjadi bencana, BPBD bukan pengguna anggaran (tidak punya kewenangan anggaran); BPBD hanya memberikan rekomendasi program ke SKPD dengan birokrasi panjang; jika tidak masuk RPJMD maka sulit terlaksana. BPBD menjadi pengguna anggaran hanya pada situasi bencana. Sementara cost akan lebih efektif dengan usaha PRB yang dilakukan bukan pada situasi bencana.
Pemda belum menganggarkan untuk PRB, yang ada dana tidak terduga, dan tidak digunakan untuk hal-hal terkait PRB; usulan dari desa yang melalui hasil musrenbangdes yang terencana dan bersepektif PRB tidak respon dari pemerintah Daerah

Rekomendasi Rencana Aksi 2011 untuk Prioritas Aksi 1

Perlu adanya revisi PP 38/2006, peraturan pembagian urusan pusat, provinsi dan kota Urusan kebencanaan masih masuk dalam wajib social sehingga pembagian urusan kebencanaan di masing-masing tingkat dapat berdiri sendiri
Wajib dibentuk BPBD agar memiliki anggaran tersendiri
Permendagri sebaiknya memberi slot untuk penanganan bencana dan paling tidak untuk anggaran PB disebutkan minimal 1% dari APBN, APBD
Otonomi daerah : diperlukan peraturan yang lebih berpihak pada PRB bahkan dalam bentuk surat edaran sekalipun.
Koordinasi : Paling tidak 1 tahun sekali Koordinasi hingga tingkat terkecil, Harus ada komitmen bersama
Mindset : -sosialisasi terus-menerus contoh seperti program KB selama 30 th; Pendidikan PRB di sekolah, Masyarakat Trauma healing tuntas women crisis centre Dasawisma siaga bencana dll
Kebijakan disosialisasikan pada masyarakat (UU Transparansi), masyarakat mempunyai akses untuk kebijakan, misalnya dipasang Billboard, Papan penggunaan anggaran, dll. Masyarakat/ormas harus mampu mendorong pemerintah untuk memberikan informasi secara transparan
Perlu ada amandemen UU No, 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
BPBD harus bisa merangkul semua SKPD dalam menghadapi bencana.
Memetakan ancaman, kerentanan dan kapasitas dan mengintegrasikan pada program-program SKPD, misalnya penghijauan Dinas Kehutanan.
Pendanaan BPBD juga dianggarkan ke dalam APBN, bukan dari APBD.
Masyarakat membantu memetakan resiko bencana di daerahnya sendiri, BPBD mengkajinya atau meneruskan langsung program-program PRB ke SKPD.
Masyarakat membentuk dan melestarikan forum PRB yang lintas wilayah administrasi (misalnya forum PRB sungai Code, forum Sabuk Merapi)
Program lintas SKPD yang mengarusutamakan program PRB berdasarkan rekomendasi BPBD.

Prioritas Aksi 2 dalam Kerangka Kerja HFA :

Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau Risiko dan meningkatkan peringatan dini

Kenyataan di Lapangan:

Paska gempa Pariaman, Pemerintah Daerah sudah mendata lansia melalui puskesmas dan kader posyandu namun belum maksimal dalam mengelola bantuan yang ada
Pemerintah melakukan pemetaan tanpa melibatkan masyarakat shg program tidak menjawab kebutuhan nyata di masyarakat, misal kalender musim sendiri.
Adanya pergerakan data yang berubah-ubah sehingga menimbulkan asumsi2 tertentu pada saat bencana yang berbeda dengan data yang ada sebelum bencana, sehingga muncul istilah ’Data Harus Dikunci’
Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemetaan ancaman, shg masyarakat secara lisan mengembangkan komunikasi tentang ancaman di daerah, misal petir di sekitar menara transmeter, karakter sungai, perubahan iklim, tanah bergerak, wabah ternak, dll
sistim komunikasi yang tidak relevan pada saat terjadinya bencana. Penentuan status waktu kedaruratan – rehab/rekon
Simulasi yang dilakukan tidak fokus pada bencana yang spesifik yang potensial terjadi di masyarakat, lebih membekali SKPD tentang bencana.
Untuk erupsi Merapi, worst case scenario masih belum maksimal dikarenakan dasyatnya letusan yang tidak dapat diprediksi oleh peta bencana dan Contingency Plan yang sudah ada. Contingency Plan juga harus melingkupi isu yang lebih banyak lagi, tidak hanya letusan Merapi tetapi juga Contingency Plan lahar dingin. Contingency plan yang ada juga belum tersosialisasi ke tingkat masyarakat yang paling bawah.

Rekomendasi Rencana Aksi 2011

Pemerintah sesuai dengan UUPB Nr 24/th 2007 Untuk membuat program PRB dengan mengikut sertakan masyarakat secara aktif.
Masyarakat membentuk lembaga kontrol untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan
Memanfaatkan unit pemerintah pada tingkat local (Kaur Kesra) untuk mengumpulkan data-data.
Data harus dapat dicrosscek dari semua instansi yang terkait dengan PRB, sehingga sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana data tidak bergerak lagi sebagai alat kontrol untuk mengantisipasi mark up dan spekulasi/manipulasi data.
Harus ada standar administrasi yang baku untuk pendataan yang mudah untuk diakses.
Ada media center dari tingkat pusat sampai daerah
Pemerintah menganggarkan pengadaan alat kominikasi seperti HT yang diperuntukan kepada kelompok masyarakat. Yang sudah mempunyai legalitas.
Memberikan tanggung jawab penuh pada Forum PRB yang dibentuk lintas wilayah administrasi untuk merekam kearifan local tentang bencana dan berhak difasilitasi untuk memperoleh informasi dari BPBD maupun BNPB
Contingency Plan juga harus melingkupi isu yang lebih banyak lagi, tidak hanya letusan Merapi tetapi juga Contingency Plan lahar dingin. Contingency plan harus disosialisasikan ke tingkat masyarakat yang paling bawah.

Prioritas Aksi 3 dalam Kerangka Kerja HFA

Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keamanan dan ketahanan di semua tingkatan.

Kenyataan di Lapangan

Tidak ada informasi kepada masyarakat secara mendetail tentang perubahan iklim yang ada
Ada data kerawanan, tetapi tidak disosialisasikan dengan baik kepada ormas dan masyarakat
Pelatihan pencegahan bencana hanya untuk SKPD terkait (sosial, kesbanglinmas, PU, BPBD), belum pada masyarakat sipil
Sudah ada kebijakan mendiknas untuk memasukan PRB dalam pembelajaran, tetapi pelatihan mengintegrasikan PRB bagi guru msih kurang
Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang bencana, sehingga pada waktu pelaksanaan musrenbangdes tidak mengandung pengarus utamaan PRB.

Rekomendasi Rencana Aksi 2011

Pemerintah seharusnya membangun sebuah pusat studi masyarakat berbasis pengetahuan local dengan istilah-istilah yang mudah dipahami rakyat dan didukung baseline data yang terpercaya.
Memuat isu PRB ke dalam kurikulum sekolah sejak dini.
Konsisten dengan building code yang sudah terintegrasi dalam peraturan pemerintah tentang IMB dll
pelatihan mengintegrasikan PRB bagi guru ditingkatkan.
BPBD melaksanakan sosialisasi PRB ditingkat masyarakat bawah.

Prioritas Aksi 4 dalam Kerangka Kerja HFA

Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respons yang efektif
di semua tingkat

Kenyataan di lapangan:

Pemerintah belum memiliki konsep yang menjawab kebutuhan korban bencana
Di Aceh barat, ada rencana kontinjensi (tanggap darurat) yang disusun secara bersama-sama; pada kenyataannya ketika terjadi bencana, rencana tersebut tidak dipakai hingga masyarakat terisolir 3 hari.
Informasi kebijakan yang tersumbat tetapi juga tidak konsisten: sudah ada anggaran tapi cuma sepotong-potong
Stakeholder pemerintah yang kurang konsisten dalam menyelesaikan persoalan bencana.
Politisasi bencana oleh parpol dan ormas
Pemerintah disibukan dengan persoalan-persoalan administrasi korban: KTP, RAB tanpa melihat substansi yang lebih dalam
Belum ada pemetaan tentang kebutuhan daerah terisolir yang rawan bencana.sehingga pada saat terjadi bencana tidak segera direspon dengan alasan medan yang sulit.
Kurang koordinasi antara aparat dan masyarakat dalam melakukan evakuasi sehingga keluarga terpisah ditempat berbeda
Pemerintah mengumumkan agar masyarakat yang tinggal di radius 20 km dari Gunung Merapi harus mengungsi. Pada kenyataannya hanya kurang lebih 402 jiwa yang benar-benar perlu diungsikan, karena sebenarnya ada daerah-daerah yang cukup aman di radius 20 KM, sehingga tidak perlu semua untuk diungsikan.
Pemerintah masih lemah dalam memantau pengungsian mandiri, sehingga ada beberapa kebutuhan dasar yang belum disasar.
Kurangnya koordinasi pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam fase evakuasi, pengungsian dan paska bencana.
Dari pengalaman Merapi ini, refleksi yang dapat ditangkap adalah untuk bangsa ini, kita mempunyai solidaritas yang sangat tinggi terlihat dari banyak relawan yang bergabung. Terdapat dua jenis solidaritas, yaitu solidaritas mekanis di mana relawan banyak yang berdatangan untuk menolong, dan solidaritas organis di mana mereka memiliki isu yang sama mengenai bagaimana penanganan Merapi. Hal ini menimbulkan persamaan persepsi untuk menangani isu besar tersebut. Hal ini jugalah yang digugah oleh media massa, bahkan penggalangan dana dari pemerintah kalah cepat dengan penggalangan dana dari televisi. Dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia masih bisa digugah hatinya. Bukan hanya pengungsi yang mendapat bantuan dari donor, tetapi juga para relawan.

Rekomendasi Rencana Aksi 2011

Sebaiknya pemerintah mengakomodir ormas/perkumpulan2 masyarakat dari berbagai elemen untuk sebuah penyelesaian bencana, tidak hanya formalitas saja
Masyarakat perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa kebijakan yang sudah dibuat tidak dilaksanakan.
Seharusnya masyarakat menjadi pemeran utama dalam penanganan bencana dan pemerintah sbg fasilitator proses saja
Sebaiknya pemerintah cepat tanggap dalam mendistribusikan bantuan
pemetaan kebutuhan daerah terisolir harus jelas dan mendeteil.
Pemerintah harus memfasilitasi kearifan lokal dalam usaha-usaha pengelolaan bencana
menentukan baris atau batas-batas daerah rawan bencana yang dilalui oleh ancaman awan panas, lahar dingin, debu dan pasir agar evakuasi juga lebih efisien.
Pemerintah harus memantau pengungsian mandiri yang ada. Pengelola pengungsian mandiri hendaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah.
Sebelum mengevakuasi warga, ternak harus di ungsikan terlebih dahulu setelah ada status siaga.
Pemerintah harus memberikan pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap darurat kepada unsur pemerintahan yang terkecil, dimana pemerintahan desa merupakan barometer efektifitas penanggulangan bencana. Koordinasi disetiap fase juga harus ditingkatkan.
Adanya transparansi dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan, khususnya bantuan dalam jumlah besar.

Prioritas Aksi 5 dalam Kerangka Kerja HFAMengurangi faktor risiko yang mendasar

Kenyataan di lapangan

Rendahnya kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan potensi local
Pemerintah belum optimal memfasilitasi pengelolaan sumber daya lokal, seperti: ubi, jagung di Sumba
Dalam musrenbang dusun/desa, draft perencanaan biasanya sudah dibuat oleh perangkat desa dimana sebagian besar alokasi pendanaaan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, belum menyentuh integrasi perspektif PRB

KESIAPSIAGAAN WARGA JUMOYO MENGHADAPI RISIKO BANJIR LAHAR DINGIN : KERJASAMA GP ANSGOR & YAKKUM EMERGENCY UNIT

2011-11-27T20:36:00.001-08:00

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/11/27/102861/Bentuk-Tim-S...

27 November 2011 | 17:49 wib
Berita Aktual » Daerah

Bentuk Tim Siaga Bencana di Tiap Dusun

SIAGA BENCANA: GP Ansor, YEU dan BPBD Kabupaten Magelang membentuk tim siaga bencana di sekitar bantaran Kali Putih, Minggu (27/11). (SM CyberNews/MH Habib Shaleh)

MAGELANG, suaramerdeka.com – Mengantisipasi kemungkinan banjir lahar dingin kembali menerjang perkampungan penduduk, dibentuklah tim siaga bencana di tiap dusun, sekitar bantaran Kali Putih. Pembentukan tim ini diharap bisa meminimalisir dampak bencana.

Ketua GP Ansor Kabupaten Magelang Chabibullah mengatakan, GP Ansor dan YEU (Yakkum Emergency Unit) tengah menyusun rencana kontijensi penanggulangan bencana banjir lahar. Tim ini dibentuk di semua dusun yang ada di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam. Alasannya, Desa Jumoyo terletak di sekitar bantaran Kali Putih yang sangat rawan menjadi korban terjangan lahar dingin. Beberapa dusun yang rentan terkena bencana banjir lahar diantaranya adalah Dusun Karang Gawang, Kemburan, Dowakan dan Kadirogo.
"Kami ingin melakukan langkah antisipasi guna meminimalisir korban jiwa," kata Chabibullah di sela-sela acara Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir Lahar Gunung Merapi di komplek huntara Desa Jumoyo, hari ini (27/11).
Tim siaga bencana mempunyai tugas untuk mengidentifikasi semua potensi yang mungkin akan terjadi. Tim ini akan mendata dan mengkaji titik-titik rentan bencana, jumlah dan prioritas warga yang harus diungsikan, jalur evakuasi hingga penyediaan logistik.
Tim siaga bencana ini rencananya juga akan dibentuk di Dusun Gatakan, Dusun Ngresap, Desa Gulon, Kecamatan Salam dan Dusun Jamblangan Kulon, Desa Bringin. Menurut Chabibullah di dusun yang aman dari ancaman banjir lahar juga dibentuk tim siaga bencana. Pasalnya, jika lahar terjadi dusun-dusun itu nantinya akan menampung para pengungsi sebelum diungsikan ke Huntara atau tempat lain. (SUARA MERDEKA, 27 November 2011)

Trio Kwek-Kwek, Srikandhi Dusun Ngemplak

2011-11-20T20:34:00.001-08:00

(Catatan pengorganisasian penyintas erupsi Merapi dan banjir lahar dingin di Dusun Ngemplak, Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam upaya merehabilitasi hidup mereka paska bencana - oleh Susilastuti* November 2011)

Timbunan pasir memenuhi hampir sepanjang mata memandang. Pasir-pasir itu memadati jalanan menuju Dusun Ngemplak, Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pun rumah-rumah penduduk tertimbun pasir setinggi hampir 1 meter hingga tidak lagi bisa ditempati untuk sementara waktu. Sungai Pabelan yang berhulu di Gunung Merapi itu tidak mampu lagi membendung deras arus banjir lahar dingin yang terjadi pada Januari 2011 lalu, alhasil 1 buah mushola rusak dan 64 rumah tertimbun pasir.

Kehilangan sawah yang selama ini menjadi andalan mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan dampak lain dari banjir lahar dingin tersebut. Kolam lele yang selama ini menghasilkan bibit-bibit lele terbaik yang terkenal seantero Jawa Tengah sudah tidak bisa lagi memberi konstribusi pada sektor penghidupan. Belum lagi akses antar desa yang terhambat oleh putusnya jembatan penghubung antara Desa Ngrajek dan Desa Menayu. Permasalahan-permasalahan itulah yang mereka hadapi paska lahar dingin.

Peristiwa banjir lahar ini bukanlah peristiwa pertama yang dialami oleh warga Dusun Ngemplak. Tahun 1955, banjir lahar dingin atau yang biasa mereka sebut dengan istilah ladu juga pernah melanda dusun ini, tetapi tidak membawa dampak kerugian seperti yang terjadi pada Januari 2011 lalu. Mereka yang rumahnya rusak dan tertimbun pasir, tinggal selama 6 bulan di tenda yang dipusatkan di tanah lapang yang terletak di dusun sebelah dengan dilengkapi dengan sarana 4 buah MCK umum untuk memenuhi kebutuhan mandi dan buang air.

Tinggal di tenda, kehilangan sumber penghidupan sebagai petani dan peternak ikan, kehilangan akses jembatan penghubung antar desa membawa permasalahan yang semakin komplesk bagi Siwi , ibu rumah tangga yang berusia 38 tahun itu. Belum genap satu tahun ia kehilangan suami tercinta, tetapi penderitaannya digenapkan dengan rusaknya rumah, mobil angkutan yang biasa disewakan untuk mengangkut hasil panen lele bagi warga di sekitar ia tinggal, dan beberapa aset berharga lainnya. Belum lagi kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

YEU (YAKKUM Emergency Unit) lembaga tempatku bekerja, yang merupakan unit emergency/tanggap darurat YAKKUM (Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum) dalam melakukan respon emergency atau tanggap darurat dengan memberikan bantuan non makanan kepada masyarakat Dusun Ngemplak yang tinggal di pengungsian tepat seminggu setelah banjir lahar. Kala itu kami bekerjasama dengan Gerakan Pemuda Ansor melakukan distribusi air, obat, pakaian, alat mandi dan selimut. Mandat lembaga kami yang fokus pada isu kesehatan dan pengelolaan bencana membuat kami masuk lagi ke Dusun Ngemplak pada bulan April 2011 untuk melakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana. Akan tetapi, untuk bisa masuk lagi ke Dusun Ngemplak bukanlah hal yang mudah. Bukan permasalahan lembaga kami yang berbasis Kristen dan mayoritas masyarakat sebagai Muslim, namun lebih kepada sulitnya membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga kami. Hal itu disebabkan karena wujud bantuan yang kami tawarkan adalah peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan dan penyadaran terutama dalam kesiap-siagaan bencana bukan bantuan fisik seperti yang selama ini mereka terima dari lembaga lain.

Terbiasa mendapatkan bantuan langsung seperti beras, kasur, mi instant, dan barang-barang lainnya membuat pikiran mayoritas warga Dusun Ngemplak terpola dengan bantuan-bantuan instant dan tidak terbiasa dengan bantuan-bantuan yang menyentuh ranah keilmuan. Pertemuan atau rembug dusun jarang dihadiri oleh kaum lelaki karena mereka fokus pada penggalian dan penjualan pasir sebagai media penghasil uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Sedangkan rembug/musyawarah dusun menjadi prioritas nomor sekian dari deretan prioritas lainnya.

“Susah Mbak membangun partisipasi dan kesadaran warga disini jika tidak ada embel-embel atau uang sebagai pengganti partisipasi yang sudah diberikan. Mengurus pasir kan memang lebih menjanjikan dan menghasilkan banyak duit bagi warga disini dibanding dengan mengikuti pertemuan atau pelatihan,” tutur Siwi membuka perjumpaan kami di suatu sore ketika aku mengunjungi rumahnya untuk melihat perkembangan Kelompok Tani Obtra Mandiri. Siwi merupakan ketua kelompok yang fokus pada budidaya tanaman obat dan pembuatan obat tradisional.

Kelompok Tani Obtra Mandiri di Dusun Ngemplak berdiri pada awal Juli 2011 karena semangat ibu-ibu yang pernah dilatih tentang pemanfaatan tanaman obat tradisional dan terapi ketuk, yaitu terapi yang menggunakan media jari tangan untuk diketukkan di bagian-bagian tubuh mulai dari kepala hingga ke perut. Mereka melebur dalam kelompok untuk melakukan produksi obat-obatan tradisional bersama-sama, dan menjualnya dari mulut ke mulut di wilayah Dusun Ngemplak maupun di dusun-dusun sekitar. Mudah bagi mereka untuk mendapatkan bahan baku obat-obatan di dusun mereka karena bahan-bahan itu tersedia di sekitar mereka tinggal. Meskipun untuk bahan baku jahe instant mereka memang membelinya di pasar tradisional.

“Apalagi sekarang sering hujan Mbak, jadi masyarakat lebih tidak tenang lagi kalau mereka meninggalkan rumah berlama-lama karena khawatir jika banjir itu datang lagi,” lanjutnya kemudian.

Jelas tergambar dalam ingatanku ketika pertama kali lembaga kami melakukan sosialisasi program di hadapan lebih dari 40 orang perwakilan masyarakat Dusun Ngemplak. Sebelum akhirnya datang hujan deras yang tidak hanya menghanyutkan sepatu cantikku, tetapi juga mengusir pulang hampir 90% peserta yang hadir waktu itu, hingga menyisakan 5 orang saja bersama si pemilik rumah. Kekhawatiran masih dirasakan ketika turun hujan, karenanya mereka harus bergegas pulang dan berdiam di tenda bersama anggota keluarga lainnya.

Dari 40 lebih peserta yang hadir pada pertemuan tersebut, hanya ada 5 orang laki-laki. Mereka inilah para perangkat dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sedangkan sisanya adalah ibu-ibu yang usianya beragam, mulai dari ibu muda berusia 20 tahunan, hingga ibu yang berusia hampir 80 tahun. Sayangnya, laki-laki yang hadir tidak mengikuti pertemuan sampai selesai, hingga ketika kami menanyakan tentang kemungkinan lembaga kami bisa masuk dan mendampingi dusun ini tidak juga mendapatkan jawaban.

“Kami harus menanyakan kepada bapak-bapak dulu, dan suami kami di rumah, apakah lembaga Mbak bisa mendampingi dusun kami,” ucap salah satu ibu yang hadir. “Tapi sebaiknya ada pertemuan seperti ini lagi khusus untuk bapak-bapak supaya bisa diambil keputusan,” imbuhnya.

Di Dusun Ngemplak, kehadiran laki-laki dalam pertemuan maupun rembug (musyawarah) dusun merupakan hal yang penting, karena kaum laki-laki inilah yang punya peran utama dalam mengambil keputusan. Laki-laki diakui sebagai pihak yang banyak berada di wilayah publik, maka setiap keputusan penting yang menyangkut dusun harus diputuskan melalui pelibatan mereka.

***

“Oalah… akar ini bisa dipakai untuk obat to? Padahal selama ini cuma dibuang. Untung saja pak Guru ngasih ilmu ke kami jadi kami bisa tahu dan memanfaatkannya…” ucap bu Kunia, kader kesehatan yang berusia 49 tahun itu dengan lantang. Pak Guru adalah sebutan untuk pak Siswo yang sudah memberikan pengetahuan tentang pembuatan obat tradisional dan terapi ketuk.

“Iya Mbak, banyak sekali akar teki (sejenis rumput) ini tumbuh di sawah-sawah, dan daun-daunan yang ditunjukkan oleh pak Siswo kemarin juga banyak sekali ada di dusun ini. Karena kami tidak tahu makanya tidak pernah dimanfaatkan…” sambung bu Gendhuk, yang juga kader kesehatan dusun Ngemplak. Pak Siswo adalah pelatih pembuatan obat tradisional dan terapi ketuk yang sengaja dipanggil oleh lembaga kami untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat Dusun Ngemplak dalam budidaya obat. Kegiatan itu dilakukan untuk memberikan aktivitas yang bermakna bagi mereka yang disebut sebagai penyintas bencana.

Dialog-dialog itu singgah di telinga ketika aku mengunjungi Kelompok Tani Obtra Mandiri yang sedang menyiapkan produksi VCO (virgin coconut oil), minuman jahe instant, salep kulit, masker wajah, tetes mata, param kocok dan minyak gosok. Mereka melakukan produksi yang cukup banyak sore itu sebagai persiapan untuk melakukan pameran pada acara peresmian sebuah gedung TPA (Taman Pendidikan Al-qur’an) yang merupakan bantuan dari walikota Jakarta Selatan.

Memamerkan hasil karya kelompok dalam acara peresmian TPA yang rencananya akan dihadiri oleh jajaran orang-orang penting di pemerintah kabupaten Magelang menurut mereka adalah strategi pemasaran yang efektif. “Kan bagus Mbak kalau pejabat-pejabat itu datang dan melihat produk kami, lalu membeli, dan mereka bisa ikut mempromosikan ke orang lain juga…” ucap bu Siwi, ketua Kelompok Obtra Mandiri mengemukakan alasan tentang kegiatan pameran yang mereka lakukan secara mandiri tersebut.

Bu Kunia, bu Gendhuk, bu Siwi serta 8 perempuan lainnya nampak larut dalam kesibukan penyiapan produk-produk obat tradisional yang akan mereka pamerkan. Dua orang ibu terlihat sedang tekun mengaduk wajan berisi adonan jahe instant yang masih cair, dua orang lagi tengah antri di depan moncong ceret air yang sedang mendidih sambil membenahi plastik segel. Ujung/moncong ceret mendidih itu akan membantu melengketkan segel di botol-botol obat tetes mata yang ada di tangan mereka.

Di sudut beranda rumah bu Siwi yang dijadikan sebagai posko Kelompok Tani Obtra Mandiri tersebut ada 2 kumpulan ibu yang duduk mengelilingi panci berisi cairan tetes mata dan di bagian lain ada panci berisi cairan param kocok dan minyak gosok. Beberapa ibu lainnya sibuk dengan pengepakan salep kulit dan masker wajah. Ibu-ibu tersebut melakukannya dengan tekun dan senang hati. Sesekali deretan gigi mereka tampak disertai dengan suara tertawa lepas.

Kelompok Tani Obtra Mandiri tidak hanya menjadi kelompok untuk memproduksi obat tradisional, tetapi bisa juga menjadi ajang curhat dan tempat untuk saling memberikan penguatan bagi anggotanya. Kisah warga yang rumahnya rusak, lahannya hilang dan tertimbun pasir, kolam ikan yang tidak lagi tampak, sekilas tidak terbaca dalam rentetan aktivitas yang sedang mereka tekuni sekarang. Semua tampak normal dan sangat biasa. Mereka terlihat sebagai sosok-sosok perempuan dusun yang sedang menekuni hobi baru untuk mempromosikan manfaat tanaman obat untuk membantu pengobatan. Sejenak, deretan tenda di lapangan Nglaseman mereka lupakan.

Lembaga kami berhasil masuk ke Dusun Ngemplak melalui media pelatihan obat tradisional dan terapi ketuk. Banyak tanaman obat yang bisa ditemui di dusun Ngemplak namun hanya tanaman mahkota dewa yang dimanfaatkan dan dijadikan barang jualan hingga ke Surabaya. Akan tetapi, tanaman lain yang juga memiliki banyak manfaat justru diabaikan, seperti rumput teki, dan akar sidagori misalnya.

***

“Dulu saya itu orang yang jarang bergaul dengan tetangga Mbak, karena saya dan suami sangat sibuk dengan bisnis kecil kami. Sebelumnya saya tidak terlalu dekat dengan ibu-ibu yang menjadi anggota kelompok ini. Tetapi saat ini apa yang saya sarankan kepada mereka selalu didengar. Saya mudah menggerakkan mereka,” tutur bu Siwi sambil ia merapikan produk-produk obat tradisional yang dipajang di atas rak kayu karya bu Gendhuk.

“Kira-kira sebulan yang lalu kami bertiga menggerakkan ibu-ibu anggota kelompok untuk membersihkan lahan. Kami menarik air melalui selang air dari rumah ini untuk mengairi lahan demplot/lahan contoh untuk penanaman tanaman obat. Ibu-ibu juga penuh semangat mencangkul tanah dan membuang pasir yang masih ada di lahan itu,” kenang bu Siwi.

“Mbak, lihat rak kayu kami ini, kan?” bu Siwi menoleh ke arahku.“ Percaya tidak kalau ini bu Gendhuk yang bikin?” ucap bu Siwi sambil tertawa keras-keras. Bu Kunia mengangguk-angguk membenarkan pernyataan bu Siwi. Sayangnya, tokoh yang dimaksud tidak berada bersama kami. Biasanya ketika kami berkunjung ke Kelompok Tani Obtra Mandiri, 3 wanita yang biasa kami juluki sebagai Trio Kwek-kwek itu akan selalu ada di posko, tetapi kali ini tidak. Bu Gendhuk sedang melaksanakan tugasnya, membeli rosok dari dusun-dusun sebelah untuk dijual ke juragan rosok. Begitulah cara bu Gendhuk, wanita berumur 40 tahunan itu menghidupi anak-anaknya paska ditinggal kawin lagi oleh suaminya. & nbsp; & nbsp;

“Iya lho Mbak, dik Siwi dan dik Gendhuk itu yang beli papan cor ke toko bangunan. Lalu dik Gendhuk yang mengendarai motor dan dik Siwi yang memegangi papan-papan cor itu di belakang yang sesekali harus bertahan dengan hempasan angin. Seru dan lucu wis Mbak! Kami sangat semangat untuk mengembangkan kelompok obtra ini” ujar bu Kunia penuh semangat. Di antara mereka bertiga bu Kunia lah wanita yang paling tua. Usianya hampir separuh abad.

Semangat mereka yang selalu berada di depan dan berperan sebagai motivator bagi anggota kelompok lain itu menawarkan strategi kemudahan untuk melakukan pengorganisiran masyarakat dusun Ngemplak. Bahkan Pak Kadus menjadikan mereka sebagai mandor dalam kegiatan padat karya pada proyek pembersihan saluran irigasi yang didanai PNPM Mandiri dengan nominal 100 juta. Tidak hanya itu, setiap kegiatan-kegiatan besar di dusun, mereka inilah yang menjadi tokoh kunci yang bisa menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

“Kami sangat yakin obat tradisional ini bisa berkembang Mbak. Kemarin kami sudah membagikan pendapatan dari hasil penjualan obat tradisional ini kepada seluruh anggota. Penjualan melalui mulut ke mulut dan melalui pameran sudah cukup baik. Memang sih, hasilnya belum seberapa. Tetapi kami sudah bisa mengganti biaya modal yang dulunya kami pinjam dari Pak Kadus senilai Rp. 1.000.000, dan sudah bisa membagikan hasil penjualan kepada anggota meskipun tidak seberapa. Akan tetapi kalau serius pasti hasil penjualannya lebih baik.” bu Kunia memberikan komentar. “Tetapi proses pengurusan ijin IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional) harus segera dimulai Mbak, untuk membantu memperluas pasar.” imbuhnya.

“Iya e, kemarin pas kami melakukan pameran, ada pembeli yang berkomentar tentang belum adanya ijin terhadap produk kami ini. Wah tapi ya bagaimana, wong lagi dirintis kok. Ijin bisa sambil lalu kan Mbak, yang penting kami terus berproduksi.” tutur bu Siwi penuh semangat.

Kiprah Trio Kwek-kwek, yaitu bu Siwi, bu Gendhuk dan bu Kunia yang merupakan pelaku utama dari Kelompok Tani Obtra Mandiri itu menjadi sumber semangat bagi warga disekitar mereka tinggal. Mereka melakukan kerja-kerja pengorganisiran tanpa lelah demi perbaikan kondisi masyarakat di sekitar mereka paska bencana dan perbaikan tersebut tidak hanya bagi anggota kelompok mereka. Trio Kwek kwek yakin bahwa dengan kerja keras tidak hanya Kelompok Tani Obtra Mandiri yang bisa berkembang tetapi juga kehidupan masyarakat Ngemplak itu sendiri. Tentu dengan usaha, kekompakan dan kerja sama di antara mereka. Tidak ada yang tidak mudah namun juga tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka.

***

*) Susilastuti yang lebih dikenal dengan sebutan Susi lahir di Bantul, 27 Maret 1982 silam. Susi merupakan lulusan fakultas psikologi Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta atau yang saat ini berganti nama menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Staff YAKKUM Emergency Unit (YEU) ini sekarang tengah bertugas untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat terdampak erupsi Merapi baik di Kabupaten Sleman Yogyakarta maupun di Kabupaten Magelang Jawa Tengah khususnya untuk kesiap-siagaan dan pengarusutamaan psikososial. Sebelumnya ia pernah bertugas di Aceh Barat, Padang, Pulau Nias dan berada sebentar di pengungsian korban Lumpur Lapindo, Porong Sidoarjo.

Sebelum bergabung dengan YEU pada 2006 lalu, ia pernah aktif di beberapa organisasi. Menjadi relawan pada Rumah Singgah Anak Mandiri yang fokus pada pendampingan anak jalanan, relawan Transparency International Indonesia (TII) untuk pemantau dana kampanye, dan bergabung dengan GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) Yogyakarta adalah pengalaman yang dimilikinya. Saat duduk di bangku kelas 2 SMA, ia pernah menjadi juara I dalam lomba penulisan essay untuk kategori umum yang diselenggarakan oleh Jamasba (Jamaah Masjid Bantul) Ramadhani. Tiga buah tulisannya diterbitkan dalam buku bertajuk “Pembelajaran dari Nias” yang diterbitkan oleh YEU pada pertengahan tahun 2011 ini. Susi dapat dihubungi melalui email susiparis@yahoo.com.

Trio Kwek-Kwek, Srikandhi Dusun Ngemplak

2011-11-20T20:21:00.001-08:00

Catatan pengorganisasian penyintas erupsi Merapi dan banjir lahar dingin di Dusun Ngemplak, Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam upaya merehabilitasi kehidupan mereka paska bencana

(Oleh : Susilastuti/ November 2011)

“Apalagi sekarang sering hujan Mbak, jadi masyarakat lebih tidak tenang lagi kalau mereka meninggalkan rumah berlama-lama karena khawatir jika banjir itu datang lagi,” lanjutnya kemudian.

***

Susilastuti yang lebih dikenal dengan sebutan Susi lahir di Bantul, 27 Maret 1982 silam. Susi merupakan lulusan fakultas psikologi Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta atau yang saat ini berganti nama menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Staff YAKKUM Emergency Unit (YEU) ini sekarang tengah bertugas untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat terdampak erupsi Merapi baik di Kabupaten Sleman Yogyakarta maupun di Kabupaten Magelang Jawa Tengah khususnya untuk kesiap-siagaan dan pengarusutamaan psikososial. Sebelumnya ia pernah bertugas di Aceh Barat, Padang, Pulau Nias dan berada sebentar di pengungsian korban Lumpur Lapindo, Porong Sidoarjo.

Laporan Pemantauan Banjir Lahar Dingin

2011-11-07T10:19:00.001-08:00

Wilayah Bantaran Kali Putih (Dusun Gebayan, dan Dusun Karang Asem) Magelang

Kamis, 03 November 2011

Dusun Gebayan, Salam, Magelang

Ketika kami datang, kerumunan warga dan relawan memadati jembatan Gebayan. Mereka melakukan pemantauan arus sungai Putih yang mengalami kenaikan sejak beberapa menit yang lalu. Menurut informasi warga yang juga relawan KSB (Paryono), sejak pukul 17.30 WIB, air sungai mengalami kenaikan hingga sekitar 4 meter dan hampir menyamai lapisan bronjong teratas yang baru saja selesai di bangun, dan deras air cukup kencang. Nampak juga deretan truk pengangkut pasir yang memadati jalan.

Sebagian warga melakukan pemantauan langsung di pinggiran kali Putih (di dekat jembatan Gebayan), dan beberapa melakukan pemantauan dengan menggunakan HT. Kawan-kawan dari KSB (Komunitas Sirahan Bangkit) melakukan koordinasi dan pemantauan dengan intens. Sedangkan untuk masyarakat di dusun sudah dimobilisasi untuk berada di titik kumpul (di Masjid Gebayan) dengan membawa ijazah, surat-surat berharga dan perlengkapan seadanya yang dimasukkan di dalam tas.

Warga yang tinggal di pinggiran Kali Putih merasa cemas karena suara / bunyi yang ditimbulkan oleh derasnya air sungai yang membawa batu berukuran besar. Selain itu, 2 orang ibu-ibu mencemaskan tentang pendidikan anak-anak mereka yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional.

Dusun Karangasem, Ngluwar, Magelang

Dalam perjalanan dari Gebayan menuju Karangasem kami mendapatkan SMS dari kepala dusun Karang Asem (Muhaimin) bahwa jembatan sementara yang merupakan penghubung dusun Karang Asem-dusun Blongkeng telah hanyut terbawa banjir lahar dingin. Jembatan itu baru dibangun oleh warga pada bulan Juli lalu, karena jembatan permanen yang dulu ada, juga hanyut dibawa oleh banjir lahar dingin bulan Januari 2011 lalu.

Warga melakukan pemantauan di sekitar area bekas jembatan. Pemantauan dilakukan untuk melihat potensi longsor yang sangat mungkin mengenai beberapa rumah warga yang berada di pinggiran sungai. Pada saat kami berada di Karangasem, kami mendengar suara puing bangunan yang runtuh ke sungai sebanyak 4x.

Sebagian masyarakat berkumpul di area bekas jembatan untuk memantau kondisi aliran sungai dan memantau melalui jaringan HT. Namun, mayoritas warga masih berada di dalam rumah, karena lokasi dusun Karang Asem relative aman dari ancaman banjir. Meskipun demikian, mereka melakukan persiapan dengan mengantongi ijazah, surat-surat penting lainnya, beberapa lembar pakaian dan selimut untuk dimasukkan ke dalam tas supaya mudah dibawa ketika kondisi darurat.

Kecemasan warga sudah muncul sejak hujan lebat beberapa waktu lalu (30 Oktober), karena mereka memprediksi longsoran yang mengenai dusun mereka semakin meluas. Sedangkan upaya pemulihan / normalisasi sungai / membuat tanggul dirasa mustahil karena tingginya lereng sungai.

Runtuhnya jembatan Karang Asem menyebabkan anak-anak sekolah harus berjalan memutar di dusun tetangga, dan hal itu memakan waktu yang lebih lama (lebih dari 15 menit), karena jaraknya yang menjadi lebih jauh.

Kecemasan warga terkait ancaman lahar dingin di dua dusun ini juga dirasakan oleh masyarakat di beberapa dusun lain dampingan YEU. Hal ini karena kurangnya informasi terkait upaya-upaya mitigasi banjir lahar dingin dari Pemerintah. Masyarakat berharap mereka mendapat informasi yang jelas mengenai langkah konkrit yang akan dilakukan Pemerintah, khususnya terkait permasalahan tanggul yang jebol, jembatan yang sudah hanyut, dan meluasnya pinggiran sungai putih yang mengancam pemukiman dan lahan penduduk.

Sementara itu, warga dusun bronggang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Argomulyo, BPBD Sleman dan jajaran Muspika setempat telah mengadakan simulasi banjir lahar dingin pada hari jumat tgl 4 Nov 2011 untuk melatih kesiapsiagaan masyarakat dan menguji prosedur tetap respon banjir lahar dingin yg telah dibuat. Meskipun hujan, simulasi berjalan cukup lancar.

Susilastuti dan Hepi Rahmawati, YAKKUM Emergency Unit

“Kelaparan” di NTT: Emergency atau Development?

2011-10-15T01:30:00.001-07:00

By Syamsul Ardiansyah / YAKKUM

Kekeringan yang melanda sebagian wilayah di Propinsi Nusa Tenggara Timur dikabarkan telah menjadi penyebab terjadinya bencana kelaparan. Media melaporkan, sejak Agustus 2011 lalu, sebanyak 150 desa yang tersebar di 32 kecamatan di daerah itu dilaporkan terancam rawan pangan serius. Konon, seperti diberitakan Vivanews, 6 warga NTT telah tewas akibat kelaparan.

Kekeringan yang menyebabkan kegagalan panen menjadi alasan yang berulangkali dikemukakan media untuk mengabarkan situasi yang terjadi di NTT. Situasi ini memang riil terjadi di dan selalu menjadi masalah hingga saat ini di NTT. Pertanyaannya, mengapa justru hebohnya pada saat ini?

Yulius Nakmofa dan PMPB pada saat berdiskusi bersama aktivis PRB di Seknas Walhi pada jumat (14/10). Menurutnya, pembangunan pertanian pangan di NTT memang salah kaprah. Seharusnya, pemerintah lokal mendorong pengembangan pertanian pangan jagung dan makanan-makanan pokok lain dan bukan memaksakan pembangunan sawah. Sawah dibangun tapi tidak ada air, ya tidak bisa digunakan, jelas Julius.

Selain itu, ketika masyarakat sudah sangat terbiasa dengan beras, infrastruktur pertanian padi setempat tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi beras pada tingkat propinsi NTT. Menurut kalkulasi pemerintah Provinsi NTT, kebutuhan padi per tahun mencapai 160 ribu ton per-tahun, sementara kapasitas sawah di NTT hanya bisa memproduksi 10 ribu ton per tahun. Selama ini, defisit kebutuhan tersebut dipenuhi dengan pengadaan padi dari luar NTT, tambah Julius.

Saat ini, ketika sawah tidak bisa diolah, sebagian warga yang mengandalkan penghasilan dari ekstraksi tambang mangaan. Masalahnya, per 6 September 2011 lalu, Badan Pengendali Lingkungan Hidup NTT mencabut ijin penambangan mangaan. Kebijakan ini menyebabkan para penambang mangaan tradisional yang selama ini menjual hasil tambangnya ke perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa memperoleh pendapatan.

“Bisa dibayangkan, ladang tidak tergarap, sementara mangaan tidak bisa dijual, tidak ada uang untuk membeli makanan,” jelas Julius.

Emergency atau Development?

Berdasarkan pengamatan CD Bethesda, seperti terpapar dalam diskusi 7 Oktober 2011 yang lalu, dikatakan bahwa saat ini memang terjadi kekeringan panjang di NTT. Sebagian wilayah memang mengalami masalah gagal panen. Secara umum, keadaan memang sulit. Namun, CD Bethesda mengingatkan intervensi yang dibutuhkan, bukan dalam bentuk respon darurat, namun mengoreksi strategi pembangunan pertanian pangan lokal yang berkelanjutan.

Paula Hartyastuti, Direktur CD Bethesda, menyatakan pihaknya akan mendorong koordinasi bersama pihak-pihak lain diantaranya pemerintah, NGO, ORA, Gereja, untuk meningkatkan kewaspadaan atas ancaman rawan pangan pasca kekeringan panjang sekaligus berupaya untuk mendorong pembangunan pertanian organik lahan kering. Intinya, skenario respon dini yang dikombinasikan dengan strategi pembangunan pertanian berkelanjutan.

Paparan dari hasil observasi CD Bethesda dan penjelasan dari Julius Nakmofa sedikit banyak memberikan gambaran tentang situasi riil yang saat ini dihadapi di NTT. Masalahnya memang kompleks dan kekeringan hanya menjadi salah-satu faktor penyebab kondisi rawan pangan di provinsi tersebut. Pertanyaannya kemudian, seperti apa bentuk intervensi yang dibutuhkan? Apakah dibutuhkan respon darurat dengan bahan pangan? Atau yang dibutuhkan lebih pada intervensi pembangunan?

Apa itu Kelaparan?

Pada saat ini, pemerintah mengirimkan bantuan beras sebanyak 50 ton dikirim ke Kecamatan Amanuban Timur dan Amanuban Selatan. Bantuan tersebut diantar langsung oleh tim khusus bentukan pemerintah yang akan melakukan pendataan untuk memastikan jumlah warga terdampak.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten TTS, Martinus Tafui mengatakan, pemerintah setempat telah melakukan rapat kordinasi pada Kamis malam dan disepakati untuk segera mengambil langkah darurat guna mencegah jatuhnya korban tewas. Pertanyaannya, apakah upaya ini menjawab permasalahan kelaparan?

Secara teknis, yang dimaksud dengan kelaparan adalah malnutrisi, yakni kurangnya sebagian atau seluruh elemen gizi yang dibutuhkan untuk kesehatan manusia. Terdapat dua jenis malnutrisi. Pertama, kekurangan protein (daging dan sumber protein lainnya) dan energy yang dihitung berdasarkan kecukupan kalori. Kedua, malnutrisi karena kekurangan mikronutrien (vitamin dan mineral).

Pada saat ini terdapat upaya untuk memasukan obesitas sebagai bentuk ketiga malnutrisi. Masuknya obesitas sebagai salah-satu bentuk malntrisi memperluas pengertian yang umumnya terkait dengan kekurangan input nutrisi. Obesitas terjadi karena nutrisi yang diasup tidak berkualitas. Tidak hanya itu, obesitas juga terjadi karena kelebihan kalori atau kelebihan makanan-makanan sampah siap saji.

Ketiga bentuk kelaparan sebagaimana dipaparkan di atas memiliki keterkaitan yang jelas dengan kemiskinan. Kelaparan, baik karena kekurangan protein dan kalori, kekurangan mikronutrien, atau obesitas, adalah masalah-masalah yang berhulu pada rendahnya akses pangan bergizi bagi masyarakat miskin. Dengan begitu, kelaparan hanya bisa diatasi jika selaras dengan strategi pengentasan kemiskinan.

Dengan pengertian tertera di atas, kelaparan adalah satu jenis bencana yang secara umum terjadi secara perlahan dan selalu membutuhkan intervensi jangka panjang. Bencana kelaparan tidak mungkin bisa diselesaikan dengan hanya memperbesar pasokan pangan, meski dalam keadaan tertentu, memang dibutuhkan. Penyelesaian masalah dengan cara memasok makanan hanya bisa menyelesaikan “kelangkaan pangan”, bukan kelaparan.***

ACT on DRR : One way we are making a difference

2011-10-12T19:25:00.001-07:00

Yogyakarta, Indonesia - View today and this month as just steps in a long journey.

The need to focus on reducing the risks of disasters takes on special meaning on the International Day for Disaster Reduction (13 October) and throughout October.

Similarly, such a focus united some 40 participants in common purpose during a recent ACT Alliance global workshop on disaster risk reduction and climate change adaptation.

The 5-9 September meeting, held in Yogyakarta, Indonesia, allowed staff of ACT Alliance members that respond to disasters and are now dealing with the new challenges posed by climate change to come together, discuss common concerns and worries and work on solutions.

A key element for the workshop were field visits to Pangandaran (West Java), Temanggung, Sragen and Solo (Central Java) and in Gunung Kidul (Yogyakarta), which allowed participants to meet with those at the grassroots who are dealing with the problems posed by tsunami, floods landslides and drought -- some in the same geographic region.

Take for example, the climate adaptation project by ACT member Diakonie Katastrophenhilfe, Germany near the coastal areas of Pangandaran in West Java.

Farmers in the region have seen their crops decimated since the December 2004 tsunami, largely because salt water from the Indian Ocean has continued to affect and damage crops, with many farmers experiencing total crop failures.

Salt water has continued to seep into rice fields, while climate change has presented a new threat -- rising sea levels. Many farmers have left farming altogether, with deleterious effects for their families and communities.

The ACT/Diakonie project introduced salt-tolerant rice varieties, from India, and a system of rice intensification in which planting minimizes the amount of seed per acre and reduces the demand for water during the growing season. Farmers have joined together to learn about the concept, experiment and share knowledge at a "Sekolah Lapang," a farmers’ field school. "Learning by doing" have become watchwords.

The result? A success, according to a Diakonie report. "Land has been successfully re-cultivated over six planting seasons. Out of four kilograms of seed from India, farmers in these villages had produced more than 110 tons of rice seed by early 2009," the report said. "Additional protection of the coastal areas is afforded by the planting of 150 hectares of fruit trees, around two-thirds of which are local coconut trees and about a fifth mangos."

The problems posed by climate change are worrisome, with drought posing a particular concern. But the ability to plant and cultivate rice has given farmers and their families a sense of hope that sustainability is possible.

"We CAN be self-sufficient in rice," said farmer Taiyo, 47, "and that's important -- to remain self-sufficient."

Efforts to reduce the risks of disasters and adapt to climate change requires joint action by humanitarian groups, governments and other organizations.

While a week-long workshop can only do much, Arshinta of the Yakkum Emeregncy Unit, known as YEU, said the reach of ACT Alliance -- a worldwide grouping of 111 churches and church-related organizations that work together in humanitarian assistance, advocacy and development -- gives organizations like hers some clout when dealing with local and government bodies.

"The fact that we are part of a global network gives our work added value beyond local capacities," she said.

As does the fact that ACT members are prepared to work on disaster risk reduction and climate change adaptation as long-term problems, requiring a large vision and sustained commitment.

"This is long-term engagement, long-term involvement," said Sigit Wijayanta, executive director of YAKKUM Christian Foundation for Public Health, Indonesia. "Disaster risk reduction isn't just emergency work tied to a crisis. It's a development issue, and it's one way we are making a difference."

By Chris Herlinger

ACT Alliance/Church World Service

See the full gallery on Posterous

DRR Day Oct 2011 : ACT Alliance’s network as an advocacy tool

2011-10-07T23:30:00.001-07:00

“The attitude of the head of our district (mayor/bupati) changed, the way he saw our village organization and our role in protecting our community. He realized that our plea is important to be attended as we actually befriend with such network as wide as YAKKUM and ACT Alliance” Suparmin 35 years old said with local accent having difficulty in pronouncing ACT Alliance’s name. He is member of what so called KMSB (Kelompok Masyarakat Siaga Bencana) or village disaster task force in Muncar village, Temanggung District Central Java Province. This village organization is concerned in disasters management, particularly the landslides risk which has been threatening their lives for generations. He just dropped by at YEU office in Yogyakarta 3 days after the ACT Global workshop concluded on September 9, 2011 and eager to tell us this message. Forty participants of ACT DRR Global Workshop took place from 4-9 September 2011 in Yogyakarta Indonesia went to the field visits in Pangandaran (West Jawa), Temanggung, Sragen and Solo (Central Java) and in Gunung Kidul (Yogyakarta) and had intensive discussion with the people who face various disaster risks in their respective areas like tsunami, flood, landslides and drought and paid courtesy visit to the Government in respective district as they are the important component in disaster management. They are the duty bearer. “The Bupati confirmed that the relocation plan will be updated to us and we are welcomed for giving any suggestions relevant. In community side, we will pay attention to timing as rain may come soon and plan B if the plan is again delayed,” he added to answer our question what is the next plan to do after such discussion in the Bupati office the other day.

When posed with a concern raised during discussion with ACT that a possible hidden interest may be vested in such relocation idea and it could be the case in his village as the landslides so far actually remains as a risk and never turned into a real disaster, they only smiled. “Do you know Mr Edy, whose house became venue of our discussion last week? He never locks his house for more than 5 years, especially during the night (thing which is very uncommon in Indonesia as thieves may come and steal your properties inside home) because his family lives just next to hill slopes. He is afraid that anytime especially during rainy season; the hill may come down, hit them and sweep them away down to the vale. We certainly need to be aware of such worry of hidden agenda behind this relocation plan but we also admit that it is tiring to live under such fear for generations” Suparmin shared.

Blawong Wetan kampong is located in Muncar village, Temanggung district in Central Java Province. Located 550 – 780 meter above sea level, Blawong is inhabited by 182 families. Most of the people in Blawong Wetan are farmers who plant coffee, palm, vanilla, corn, bananas and others short term plants. Thi is a hilly area that mainly consists of steep hills, and is composed of sandy clay sediments which is one of the factors that cause land movement. Besides that, high intensity of rainfall and rapid development of human settlements and their activities become the trigger factor for small or large scale of land movement that can threaten the safety of local inhabitants. The community observed since 1963 that more and more soil cracks shown in their entire kampong. Even in some spots, few houses have been destroyed as the soil moves down right inside the houses. Some academic researches done by prominent scholars in Geology engineering confirmed the risk of landslides in this kampong. As noted by Kartika Sari the scholar from The Gadjah Mada University, the model of community based organization of KMSB can be a model for capacity building of communities living in vulnerable areas and should be replicated by Government of Temanggung district in other villages as part of disaster mitigation efforts.

“Knowing this kind of concern of disaster risk awareness is shared with others around the world gives us confidence that we do the right things in our life, protecting our lives” Suparmin concluded our conversation on that humid afternoon.

The same message should be once again confirmed in the reign of DRR Day this year which commemorated on October 13, 2011. The power of joining hands, the impact of our Alliance’s work in local level and clear yet simple strategy for bringing up the voice of the unheard are something that our Alliance should be proud of. Our Alliance is our advocacy tool. (ARS/14092011)

References for further reading:

field practices in DRR ACT Forum Indonesia.pdf

SUMMARY_REPORT_IF NOT JOINING HANDS.pdf

See the full gallery on Posterous

Kelaparan dan Alih Fungsi Lahan : Refleksi menanggapi ancaman bencana kelaparan

2011-10-05T22:13:00.001-07:00

Syamsul Ardiansyah – Yakkum Jakarta Liaison Office

Meskipun produksi pangan global sesungguhnya cukup untuk memberi makan setiap penduduk dunia, namun pada tahun 2011 ini setidaknya terdapat 1 milyar anak-anak, perempuan, dan laki-laki yang terpaksa tidur dengan perut keroncongan.

Pandangan mata dunia saat ini memang tertuju pada krisis yang terjadi di kawasan Tanduk Afrika. Kekeringan panjang yang dipadu dengan kegagalan politik dan buruknya situasi keamanan tengah mengancam setidaknya 12 juta penduduk di kawasan Sub-Sahara tersebut. Namun, menurut laporan World Disaster Report 2011, dari 925 juta penduduk dunia yang menderita kelaparan, sekitar 62% atau sekitar 578 juta diantaranya tinggal di kawasan Asia Pasifik yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Jumlah penderita kelaparan di Asia Pasifik dua kali lebih besar dari jumlah penderita di kawasan Sub-Sahara.

Mayoritas penderita kelaparan adalah penduduk pedesaan yang semestinya menjadi pusat produksi pangan. Berdasarkan laporan Foresight Project (2011), setengah dari populasi rawan pangan dunia, tiga perempat dari anak-anak yang menderita gizi buruk di Afrika, dan mayoritas penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem adalah petani pangan skala kecil.

Angka kelaparan di perkotaan juga dilaporkan mengalami peningkatan. Dalam World Disaster Report 2010 dilaporkan sekitar 4.1 juta kaum miskin kota di Kenya tergolong “highly food insecure”. Meroketnya harga pangan dunia, khususnya sejak 2008 sampai sekarang, diperkirakan meningkatkan angka kelaparan di perkotaan di berbagai penjuru dunia.

Kasus kelaparan tidak hanya didominasi negara-negara miskin dan berkembang. Dalam WDR 2011 dinyatakan sekitar 19 juta penduduk di negara-negara berpendapatan tinggi juga mengalami masalah dengan kelaparan. Pada tahun 2010 misalnya, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mengeluarkan dana sebesar $68 juta melalui program ‘food stamp’ untuk menjangkau 40 juta penduduk yang terindikasi kelaparan.

Jumlah penderita malnutrisi diperkirakan jauh lebih besar lagi. Pada saat ini, diperkirakan satu milyar penduduk dunia menderita kekurangan gizi, kekurangan vitamin, dan mineral. Selain itu, 1,5 juta diantaranya menderita kelebihan gizi dan obesitas yang dalam jangka panjang akan mengalami masalah kesehatan, seperti jantung, berbagai jenis kanker, sampai diabetes. Kini, risiko obesitas tidak hanya terjadi di negara-negara berpendapatan tinggi atau menengah, tapi mulai juga dialami negara-negara miskin.

Alih Fungsi

Salah-satu faktor yang memperburuk kerentanan dunia dalam hal pangan adalah intensifnya perampasan tanah dalam skala global. Oxfam melaporkan, sejak 2001 sampai sekarang, 227 juta hektar lahan—satu setengah kali luas Alaska—telah dijual-paksa atau sewa-paksa dengan kata lain “dirampas” oleh para investor industry pangan besar dunia. Angka ini belum ditambah dengan luas lahan yang dirampas untuk kepentingan pembangunan infrastruktur fisik.

Uniknya, faktor pendorong terjadinya perampasan tanah di berbagai belahan dunia adalah adanya prediksi tentang meningkatnya permintaan komoditi pangan skala besar, yang disinyalir menjadi penyebab krisis harga pangan pada tahun 2008 lalu. Analisis tersebut menyebutkan harga pangan global mengalami kenaikan 26% pada tahun lalu. Para analis juga memperkirakan komoditi pangan akan terus meroket. Penyebabnya, adanya kebutuhan untuk melipatgandakan produksi pangan sampai 70 persen untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk yang diperkirakan akan mencapai 9,3 milyar di tahun 2050, dari perkiraan 6.9 milyar pada 2010.

Cina, Korea Selatan, dan Arab Saudi menjadi negara-negara yang paling getol menanamkan modalnya untuk menguasai lahan pertanian subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Salah-satu proyek investasi pertanian pangan skala besar adalah Merauke Integrated Food Farm Estate yang awalnya hendak didanai perusahaan milik keluarga Bin Laden.

Salah-satu implikasi dari meningkatnya investasi di sektor pertanian skala besar, yang mana mayoritas ditempuh melalui perampasan tanah, bisa dilihat dari kondisi yang dilanda Ethiopia, salah-satu negara di tanduk afrika yang saat ini mengalami kelaparan.

Antara tahun 2006 sampai 2009, investor Saudi dilaporkan memberikan dana sebesar $100 juta ke Pemerintah Ethiopia untuk menyewa lahan yang akan ditanami gandum, jelai, dan padi yang kemudian harus diekspor ke Saudi dengan bebas bea. Bagi Saudi, menginvestasikan dana sebesar $100 juta untuk mendapatkan konsesi lahan yang subur dengan pengairan yang cukup di Ethiopia jauh lebih efisien ketimbang mengubah gurun pasir gersang miliknya menjadi areal pertanian yang produktif.

Lantas bagaimana dengan Ethiopia? Sementara, World Food Program (WPF) pada tahun 2009 saja telah mengeluarkan dana sebesar $300 juta untuk membawa 460 ribu metric ton bahan pangan untuk membantu 5,7 juta rakyat negara tersebut yang membutuhkan bantuan pangan. Dengan data ini, secara logika, Ethiopia justru mengalami kerugian tiga kali lipat dari jumlah investasi yang mereka terima.

Mengapa investasi industry pertanian skala besar justru memperburuk kerentanan akses terhadap pangan? Jawabnya, pertama, investasi pertanian skala besar pada umumnya menyasar lahan subur yang dekat dengan sumber air yang mana sesungguhnya sebagian besar telah diusahakan oleh petani tradisional skala kecil. Hal tersebut tidak hanya menyingkirkan para petani tradisional skala kecil dari lahan garapannya, melainkan turut menyingkirkan sumber pangan utama mereka dan keluarganya

Kedua, alih fungsi lahan skala luas telah merusak sistem produksi pangan lokal. Seperti banyak kasus yang bisa ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia, ekspansi perkebunan kelapa sawit atau industry pangan skala besar, mempersempit areal garapan bagi petani peladang-berpindah. Mereka dipaksa mengubah sistem pertaniannya, dari ladang-berpindah menjadi pertanian-menetap.

Perubahan sistem pertanian ini menyebabkan kesulitan yang luar biasa bagi petani peladang berpindah. Tingginya biaya produksi untuk intensifikasi lahan menyebabkan tidak sedikit petani yang jatuh bangkrut, kehilangan lahan, dan terbelit utang pada rentenir. Kondisi ini akan jauh lebih buruk jika menimpa kalangan masyarakat suku bangsa minoritas.

Ketiga, agresi industry pertanian pangan skala besar, menyebabkan hilangnya unsur sosial dari produk-produk pangan produksi petani. Produk-produk pangan yang dihasilkan industry pangan skala besar menjadi komoditi barang-dagangan murni yang hanya bisa diakses dengan cara dibeli. Hal ini berbeda dengan sistem pertanian pangan skala kecil tradisional, yang mana hanya sebagian dari hasil pertanian yang dijual karena sebagian lagi disimpan sebagai cadangan pangan dalam lumbung keluarga.

Berkelanjutan

Bagaimana dengan Indonesia? Meski tidak separah kondisi di Tanduk Afrika atau di India, namun kelaparan, baik akibat kekeringan maupun kemiskinan ekstrem, adalah ancaman yang tidak bisa dianggap remeh oleh Indonesia. Pada saat ini, kita diingatkan oleh berita-berita mengenai kekeringan dan ancaman kelaparan yang terjadi di Provinsi NTT. Namun ancaman tersebut tidak hanya berpotensi terjadi NTT, selama kemiskinan belum teratasi dengan baik, ancaman kelaparan akan senantiasa hidup.

Keadaan ekonomi saat ini menuntut pemerintah untuk mengubah strategi, Pendekatan konvensional yang hanya memperhatikan aspek suplai dan kebutuhan, sudah harus ditinggalkan. Sebagaimana dilaporkan FAO, pasokan pangan bertambah, namun harga tidak juga turun. Jika terus mengimpor, inflasi pangan akan menggerus resiliensi fiskal pemerintah.

Karenanya, mau tidak mau, pemerintah harus dapat menemukan strategi kebijakan pangan dan pertanian yang efektif, efisien, mandiri, inklusif, dan lestari. Di samping itu, pemerintah juga dituntut untuk lebih berani mengamankan akses pangan rakyat dengan cara mencegah ekspansi pertanian skala besar, apalagi yang dilakukan dengan cara kekerasan. Pemerintah juga dituntut untuk lebih berani berpihak dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kaum tani yang ironisnya selalu hidup dalam keadaan yang serba sukar.

Hari Tani Nasional

Jakarta, 24 September 2011

BNPB: Relokasi Bukan Solusi Harga Mati Bagi Korban Bencana Merapi

2011-09-08T02:51:00.001-07:00

Parwito - detikNews

Magelang - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Ma’arif menegaskan relokasi bukan satu-satunya solusi untuk melakukan penyelamatan korban erupsi dan banjir lahar dingin Merapi. Sebab masih ada banyak jalan lain untuk menyelamatkan dan memulihkan mereka dari bencana itu.�

Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala BNPB Syamsul Ma’arif Minggu(04/09/2011) usai melakukan kunjungan dan dialog dengan korban banjir lahar dingin Merapi di Hunian Sementara (Huntara) Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jateng.

“Yah betul relokasi bukan harga mati untuk tangani erupsi dan banjir lahar dingin Merapi,” tegas Syamsul Ma’arif.

BNPB menganggap relokasi bukan satu-satunya solusi karena masih ada masyarakat di sekitar Merapi yang enggan untuk direlokasi. Sehingga secara cepat pula masyarakat harus memutuskan apabila berubah pikiran ingin dipindah. Persoalan ini pula diserahkan sepenuhnya dari BNPB kepada kepala daerah dalam hal ini gubernur dan bupati.

“Namun ternyata semua masyarakat tidak mau turun. Oke. Sementara kita serahkan ke kepala daerah setempat yaitu gubernur dan bupati. Beberapa warga kita bangunkan rumah yang bagus. Ada diantara saudara setelah melihat rumah yang jadi turun? Silahkan. Tapi harus mengambil sikap dan langkah cepat supaya kita buatkan rencana cepat pula,” ungkap Syamsul.

Syamsul Ma’arif menjelaskan saat ini bencana erupsi Merapi yang sudah masuk tahap rehabilitasi dan rekontruksi. Namun tidak bisa lepas begitu saja terhadap masalah kelanjutan erupsi yaitu bencana lahar dingin Merapi yang masih mengancam.

“Rencana aksi rehab rekon akan difokuskan untuk erupsi merapi lebih dahulu. Tetapi kita tidak bisa lepas dari masalah lanjutan dari erupsi. Sampai saat ini lahar dingin belum habis. Tidak mungkin kita buat rencana sepotong. Kawatir ada blue print nanti masyarakat tidak mau perubahan ada gejolak,” jelas Syamsul Ma’arif.

Syamsul menuturkan BNPB dalam pelaksanaan rehab rekon tidak mau menunggu terlalu lama. Sehingga persoalan ancaman bahaya banjir lahar dingin Merapi yang diperediksi akan terjadi kembali bulan Oktober 2011 akan diserahkan ke pakar dan ahlinya.

“Tetapi kita tidak mau menunggu diatas 10 tahun. Polanya kita akan menanyakan ke ahli geologi dan vulkanologi. Seperti apa dan kita lalu kita lakukan prediksi. Khusus erupsi Merapi berkisar pada pemilihan tempat hunian tetap,” tutur SYamsul Ma’arif.

Total Dana Rehab Rekon Merapi Rp.1,35 T

Terkait aksi soal dana untuk tahap rehab rekon, total keseluruhan sebanyak Rp. 1,35 T. Tahun 2011 ini akan dicairkan Rp. 539 miliar. Yang dialokasikan untuk untuk 5 sektor. Sektor pertama pembuatan hunian tetap (huntap) atau perumahan karena melihat itu kebutuhan paling utama.

Di Jateng sebanyak 174 huntap yang akan dibangun. Terdiri dari 165 di Balerante, Klaten dan 9 di Magelang. Di Yogyakarta sebanyak 2.682 huntap. Sektor kedua soal infrastruktur BNPB memberikan dana Rp. 444 miliar untuk buat jembatan dan sabho dam, termasuk saya mengecek air bersih dari Umbul Wadon, Yogyakarta.

“Targetnya sebelum Desember sudah harus selesai untuk Sleman atau Yogya. Saya tadi sudah langsung kesana,” ungkap Syamsul Ma’arif.

Kemudian soal sosial ekonomi yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan jalan terus. Sebab sesuai dengan undang undang penanganan bencana harus dilakukan secara simultan. Juga berpikir tentang kesiapsiagaan begitu ada bencana.

“Segera buat early warning system. Termasuk belikan HT ditambah lainya sehingga terjadi lahar dingin hindari korban tdk ada. Saat rehab rekon juga berpikir itu. Sehingga soal sekarang tahap apa sudah tidak relevan.

Konsep rehabilitasi dan rekonstruksi lahar dingin menurut Syamsul Ma’arif sudah dilakukan penyusunan. Namun sampai saat ini BNPB belum menemukan formulasi dan dasar yang kuat terkait pencairan dana.

“Sekarang belum punya dasar valid karena kawatir akan timbulkan prosedur masalah keuangan. Lalu kita untuk masuk mana dasarnya? Tidak bisa tanpa dasar ilmiah. Dasarnya selain itu juga adalah profesiaonalisme. Kita tdk perofesional kira-kira saja itu tidak boleh,” tukas Saymsul Ma’arif.�

(fiq/van)

Actions by Churches Together (ACT) Alliance Adakan Workshop Penanganan Perubahan Iklim di Sleman

2011-09-08T02:38:00.001-07:00

http://www.kabargereja.tk/2011/09/acting-by-churches-together-act.html

SLEMAN (YOGYA) - Badan kerjasama Gereja sedunia yang fokus kepada pengembangan dan pengawasan kemanusiaan yang bermarkas di Jenewa, Swiss, ACT Alliance mengadakan workshop penanganan perubahan iklim (climate change) di Disaster Oasis Training Center, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta, Senin (05/09/2011).

Workshop berlangsung sampai dengan Jumat (09/09/2011). Pada hari pertama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Syamsul Ma'arif mempresentasikan kepada peserta dari beberapa negara asing terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani bencana akibat perubahan iklim.

Perwakilan negara yang datang adalah dari Kolumbia, Tongan, Fiji, Kanada, Indonesia, Nepal, Mozambik, Filipina, Pakistan, India, Bangladesh, Vietnam, Bolivia, Honduras, Kuba, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.

"Tiap peserta memiliki latar belakang kearifan lokal dan kondisi alam yang berbeda-beda. Kita bisa belajar banyak dari mereka," ujar koordinator shelter YAKKUM Emergency Unit, Setyo Darmojo.

Rencananya, semua anggota workshop akan pergi ke beberapa daerah sekitar Yogyakarta. Di sana, setiap anggota workshop akan mengenal dan mempelajari secara langsung penanganan bencana akibat perubahan iklim pada Selasa (06/09/2011) dan Rabu (07/09/2011). Anggota workshop akan kembali pada Kamis (08/09/2011) dan Jumat untuk membahas penemuan di lapangan.

"Nantinya akan ada saran yang mereka berikan kepada masyarakat," lanjutnya. Rekomendasi langsung mereka berikan lewat kelompok masyarakat, dusun, atau kelurahan. Tujuannya adalah supaya masyarakat bisa bertahan meski tidak mendapatkan bantuan.

Tim pertama akan berkunjung ke Pangandaran, Jawa Barat. "Di sana ada varietas padi yang tahan terhadap air asin," jelas Robby.

Tim kedua akan berangkat ke Solo dan Sragen. Di Solo, tim akan mempelajari kesiapan masyarakat untuk bertahan di daerah banjir. "Sedangkan di Sragen, tim akan mempelajari koperasi yang pemerintah Sragen buat dalam rangka pengurangan resiko bencana dan pemberdayaan ekonomi," imbuh Robby.

Dalam bencana banjir di Solo, Setyo mengatakan, hal itu bukan terjadi akibat kesalahan pemerintah. "Itu terjadi akibat adanya perubahan iklim yang jelas," kata dia.

Kontribusi ACT Alliance sebagai organisasi antar gereja dunia yang membantu pengembangan sebuah negara, pemantau dan pengerak bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang terkena bencana alam, memiliki 100 organisasi dengan pekerja hampir 300.000 orang yang melayani pada 140 negara. (Tribunjogja/Tim PPGI)

Ribuan Pengungsi Merapi Berhari Raya di Tempat Hunian Sementara

2011-08-29T21:07:00.003-07:00

http://www.voanews.com/indonesian/news/Ribuan-Pengungsi-Merapi-akan-Rayakan-H...

oleh Munarsih Sahana VoA | Yogyakarta

Sebanyak 2.682 KK korban letusan Gunung Merapi akhir 2010 lalu, tahun ini beribadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri di tempat hunian sementara yang tersebar di 195 unit shelter di wilayah kecamatan Cangkringan dan Ngemplak, kabupaten Sleman Yogyakarta.

Foto: VOA-Munarsih Sahana Anak-anak dan perempuan di tempat hunian sementara Dongkelsari berbuka puasa dengan menu sederhana teh manis dan nasi bungkus, Senin (29/8).

Petang itu, puluhan anak-anak di tempat hunian sementara (huntara) Dongkelsari Kecamatan Cangkringan dengan antusias mengikuti pengajian menjelang buka puasa di teras mushola berukuran 6x8 meter-persegi berdindingkan anyaman bambu dan atap seng. Begitu terdengar tanda buka puasa, mereka serta-merta menikmati segelas teh manis hangat dan nasi bungkus dengan lauk sebutir telur ayam dan sayuran.

Zamzuri, 49 tahun, Ketua Takmir mushola Dongkelsari menjelaskan kegiatan ibadah pada bulan Ramadhan di shelter yang dihuni 195 Kepala Keluarga itu relatif sama dibanding ketika mereka tinggal di dusun Gungan, tempat asal mereka yang terletak di bantaran sungai Gendol, 12 kilometer di bawah puncak Merapi.

Yang berbeda dari kondisi sebelum letusan Merapi, menurut Zamzuri, adalah kemampuan warga untuk menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Di tempat hunian lama, sumbangan dari masyarakat mencukup untuk takjilan selama 30 hari. "Tapi saat ini di huntara ini, sumbangan dari masyarakat hanya bisa untuk mengadakan takjilan seminggu tiga kali. Dalam satu bulan hanya mampu 12 kali, dan selebihnya kita mengandalkan donator dari luar (wilayah ini)," tutur Zamzuri.

Tarsiyem, 35 tahun, ibu dua anak, mengaku gembira karena belum lama ini ia mendapatkan jatah los untuk berjualan di pasar yang baru saja dibangun tidak jauh dari shelter. Sebelum erupsi, ia seorang penjahit, tetapi mesin dan seluruh peralatan menjahit hancur akibat erupsi. Ia mengatakan, merayakan Lebaran adalah menjalin silaturahmi dengan saudara-saudaranya, tanpa harus mengenakan baju baru.

"Kemarin ada Pasar Murah tapi bajunya pantas pakai, sementara kita (punya baju) pantas pakai dari waktu kita mengungsi di Maguwo(harjo) sudah banyak, jadi masih bisa dimanfaatkan dengan itu," ujar Tarsiyem.

Djoko Kurniawan, Ketua RT 04 tempat hunian Dongkelsari mengatakan ia bersama warga telah merencanakan perayaan Lebaran yang sederhana. “Kita adakan Syawalan kecil-kecilan di musholla ini, terus kita akan silaturahim ke shelter-shelter (lainnya) itu. Mungkin yang muda ke orang yang tua seperti itu. Kalau mengingat dari kondisi kami, barangkali masih membutuhkan dua, tiga sampai empat tahun dan kita masiah akan menghuni seperti ini," ujar Djoko.

Menurut Camat Cangkringan, Samsul Bakri, memang tidak ada bantuan pemerintah yang secara khusus ditujukan untuk perayaan Lebaran warga di shelter. Tapi, pihak pemerintah setempat menjembatani para dermawan untuk memberikan bantuan. Jatah hidup (jadup) sebesar 5.000 rupiah perhari perorang (dari pemerintah pusat) yang seharusnya hanya satu bulan, diperpanjang menjadi dua bulan dan sudah dibagikan pada bulan puasa.

Ribuan Pengungsi Merapi Berhari Raya di Tempat Hunian Sementara

2011-08-29T21:07:00.001-07:00

http://www.voanews.com/indonesian/news/Ribuan-Pengungsi-Merapi-akan-Rayakan-H...

oleh Munarsih Sahana VoA | Yogyakarta

Foto: VOA-Munarsih Sahana Anak-anak dan perempuan di tempat hunian sementara Dongkelsari berbuka puasa dengan menu sederhana teh manis dan nasi bungkus, Senin (29/8).

Nias Bangkit : Enam Tahun Pendampingan YEU - Nias Berdaya dan Siap Siaga Terhadap Bencana

2011-08-23T20:21:00.001-07:00

Dikutip dari

Wednesday, July 6th, 2011 | Filed under KOLOM,SOSIAL | Posted by Redaksi08

http://www.nias-bangkit.com/2011/07/enam-tahun-pendampingan-yeu-nias-berdaya-dan-siap-siaga-terhadap-bencana/

Setelah berbakti selama enam tahun, Yakkum Emergency Unit (YEU) berencana menutup kegiatannya di Pulau Nias. Selama masa pengabdian itu lembaga social yang berbasis di Yogyakarta itu menjadi ikon bagi kemandirian masyarakat dalam hal pengurangan resiko bencana. Masyarakat telah merasakan sumbangsih para relawan lewat berbagai kegiatan mereka.

Ketika ditemui NBC di kantor YEU, Henricus Hari Wantoro, Project Manager YEU-Nias bulan lalu menyatakan ,

” Walau YEU pergi meninggalkan masyarakat Nias, namun saya berharap bahwa semua pelaksanaan program yang telah berjalan ini dapat dilanjutkan oleh semua komponen masyarakat Nias. Puskesmas, desa dan sekolah hendaknya terus menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Jangan pernah lupa Pengurangan Resiko bencana adalah tanggungjawab kita bersama, untuk mewujudkan masyarakat yang siaga terhadap bencana, “ .

Nias yang merupakan salah satu pulau di Indonesia yang rentan terhadap resiko bencana. Tidak hanya gempa dan tsunami, namun juga longsor dan banjir di beberapa wilayah. Untuk itu keberadaan YEU mendampingi 5 desa, 5 sekolah dan 5 puskesmas, cukup memberi makna dalam menanamkan kemandirian masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

Menurut Sigit Wijayanto, Deputi II Yakkum, YEU punya tiga sasaran utama pendampingan YEUdi Nias, yaitu, saving life, rehabilitasi kehidupan sosial ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat agar berdaya dan siap siaga terhadap bencana.

Untuk mewujudkannya, YEU mengembangkan dua hal yaitu membuat sistem kesiapsiagaan dan mengorganisir masyarakat agar berperilaku yang tepat dan memiliki kemampuan menghadapi bencana.

Lima desa berdaya dan siaga bencana

Berdasarkan hasil pemetaan, YEU menentukan lima desa dampingan rawan bencana. Kelima desa itu adalah Desa Moawo Kec. Lahewa Kab.Nias Utara, Desa Onolimbu Raya Kec. Mandrehe Barat Kab. Nias Barat, Desa Onowaembo Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Lorong 8 Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Desa Bawolato dan Desa Hiligambukha Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan.

Lewat kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada, tiap desa kini memiliki perencanaan manajemen bencana berbasis masyarakat. Kelompok masyarakat itu kini menjadi organisasi formal yang memiliki AD/ART dan sistem administrasi yangbaik. Mereka juga tim yang selalu siap menghadapi kemungkinan datangnya bencana. Para anggota tim itu punya ketrampilan menangani bencana berkat pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti. Tak soal P3K, para anggota juga paham manajemen barak, logistik, informasi dan komunikasi juga evakuasi.

Setelah berinteraksi dengan para aktifis YEU, masyarakat desa dampingan juga mampu mengkoordinir kegiatan desa mereka sendiri guna membangun kemandirian masyarakat. Ini dapat dilihat salah satunya melalui kegiatan membuat jembatan penghubung antara desa Onolimburaya ke desa Sirombu Kabupaten Nias Barat. Juga pembuatan tangga sebagai jalur evakuasi di desa Moawo Lahewa kabupaten Nias Utara.

Manajemen Bencana Berbasis Sekolah

Upaya menumbuhkan kesiapsiagaan bencana juga dilakukn di lingkungan sekolah. Ada lima sekolah dasar yang telah memiliki Tim Siaga, yaitu : SDN Sohahou Lafau, Desa Siheneasi, Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara. MIN Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. SDN Hiliwaeto, Desa Onolimburaya, Kec. Mandrehe Barat, Kab. Nias Barat. SDN Onowaembo, Desa Onowaembo, Gunungsitoli, SDN Hiligambhuka Desa Hiligambukha, Kec. Lahusa, Kab. Nias Selatan.

Salah satu bentuk kegiatannya adalah pelatihan yang melibatkan siswa, guru dan orangtua siswa. Pelatihan itu bertujuan membentuk satu pemahaman bersama tentang pentingnya pendidikan kebencanaan. Upaya ini terasa seperti tetesan air di padang tandus. Banyak guru tak memiliki bekal pengetahuan kebencanaan, sementara pendidikan soal kebencanaan sebagai salah satu bentuk kegiatan ekstrakulikuler seolah belum terpikirkan.

YEU juga membantu memperbaiki gedung sekolah menjadi bangunan tahan gempa dan membuat sanitasi sekolah . Semua kegiatan itu dilakukan secara sukarela dan gotong-royong oleh warga desa. Salah satu bentuk penyadaran tentang pemanfaatan kearifan lokal sebagai ujung tombak kemajuan desa.

Puskesmas Siaga Bencana, Pusat Respon Darurat di Tingkat Desa

Puskesmas seharusnya menjadi sarana kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat desa bila terjadi bencana. Oleh karenanya, YEU juga berupaya memperkuat posisi Puskesmas. Lewat kerjasama dengan Dinas Kesehatan, YEU mendampingi empat Puskesmas Plus dan sebuah Balai Pengobatan. Kelimanya adalah Puskesmas Plus Fodo Gunungsitoli, Puskesmas Plus Lahewa Kab. Nias Utara, Puskesmas Plus Sirombu Kab. Nias Barat, Puskesmas Plus Lahusa Kab. Nias Selatan.

Sedang Balai Pengobatan yang dimaksud adalah Pusat Rehabilitasi Yakkum Gunungsitoli. Institusi kesehatan itu diharapkan mampu untuk membuat perencanaan manajemen bencana berbasis institusi kesehatan.

YEU boleh bangga karena kini sebagian Puskesmas di Nias telah memasukan program Penanggulangan Resiko Bencana dalam perencanaan kerja mereka. Sehingga sudah ada prosedur tetap di Puskesmas dalam penanganan korban bencana. Selain itu, seluruh staff Puskesmas telah layak masuk dalam Tim Siaga karena telah mengikuti pelatihan PPGD, evakuasi, manajemen barak dan logistic, informasi dan komunikasi serta pengelolaan sampah.

Tanpa terasa enam tahun sudah YEU berada ditengah-tengah masyarakat Nias, memberi warna dalam kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Dari Moawo-Lahewa, Hiligambukha-Lahusa sampai Onolimburaya-Mandrehe Barat, menjadi saksi jejak YEU yang ditinggalkannya. Ketika kita berobat ke puskesmas Fodo atau berjalan diantara padatnya pemukiman di lorong 8 kelurahan ilir, Gunungsitoli, kita akan melihat ketulusan dalam menjalani pendampingannya. Dari ketulusan itu membentuk pemahaman baru bahwa kekuatan organisasi masyarakat yang mandiri, menciptakan hidup yang lebih baik bagi masyarakat Nias.

Sudah mejadi tanggungjawab kita bersama untuk meneruskan apa yang dirintis YEU ke depan. Karena tidak bisa dipungkiri, bila bencana melanda, perlu ada koordinasi yang berkesinambungan, baik dari masyarakat maupun aparat pemerintah. Bencana tidak dapat dihindari namun bila diiringi dengan kesiap siagaan masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana, maka tingkat kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan.

Datanglah bersama rakyat, hiduplah bersama mereka, belajarlah dari mereka, cintailah mereka, mulailah daripada yang mereka tahu, bangunlah daripada yang mereka punya.

Tetapi pendamping yang baik adalah ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan, rakyat berkata,

“ Kami sendirilah yang melakukannya “, Lao Tse (700SM)

ways forward after Global Platform in Disaster Risk Reduction

2011-05-11T15:19:00.000-07:00

Dr. Sri Mulyani Indrawati : Ways for narrowing the gaps i.e. improving the capacity of national government, recognition of comprehensive disaster mitigation design and priority in investing resources in pre disaster phase

Kristalina Georgieva : Increased disaster resilience is possible through sustainable development

Markus Oaxley : Primary stakeholders of disaster risk reduction are the community and local authorities in the frontliners : Get the local actions heard and facilitated !

coming soon :

The reflection of shimmering global platform : does it shine upon the future of people's journey ? accompanied or alone?

(Note for the Disaster risk reduction management in Indonesia after being awarded with the Global Champion Award in DRR).

See the full gallery on Posterous

Challenge of Establishing Hospital Disaster Plan

2011-05-06T17:30:00.001-07:00

Challenge of Establishing Hospital Disaster Plan.pdf Download this file

Sedih dengan Tertawa

2011-05-04T17:22:00.001-07:00

Terasa sedih mendengar cerita ibu-ibu Sabegunggung menceritakan kisah mereka pada saat tsunami. Ada yang tersangkut diatas pohon bambu, ada yang tanpa sehelai kainpun. Cerita yang disampaikan pun terkemas dalam tawa namun sejatinya tampak memendam rasa sedih, duka yang teramat mendalam karena sebagian besar ibu-ibu Sabegunggung kehilangan anak-anak yang mereka cintai.

Cerita diawali dengan pertanyaan yang saya lontarkan dengan sangat hati-hati kepada ibu-ibu tentang kejadian tsunami yang mereka alami “apa yang terjadi pada saat tsunami menghantam kampung ibu?” Mendengar pertanyaan saya, serempak suasana agak membisu, beberapa ibu tampak berpikir namun beberapa ibu berbisik pelan dengan menggunakan bahasa yang tidak saya mengerti, suasana ini sempat membuat saya semakin menunjukan ekspresi bahwa saya peduli dan mengerti apa yang mereka alami. Namun tidak begitu lama, ekspresi ibu-ibu berubah dengan senyum dan tertawa lebar. Ade Irma, seorang ibu berusia 19 tahun yang kehilangan 2 anak berusaha bercerita dengan bahasa indonesia yang terbata-bata,

“Rumah kami lebih jauh dari rumah ibu saya, dan pada saat kejadian malam itu, kedua anak saya sedang pergi ke rumah nenek untuk menemani tidur sedangkan saya dengan anak balita dan suami saya berada dirumah. Gempa datang dan setelah 10 menit disusul dengan suara gemuruh, tak lama terdengar teriakan air-air. Semua orang panik, saya menggendong kencang bayi saya dan kami bertiga melangkah keluar untuk lari ke tempat yang tinggi. suami saya berusaha kerumah mama untuk menjemput mereka bertiga, namun waktu seolah tidak mengijinkan, karena arus air terlalu kencang dan kami bertiga harus berjuang melawan ombak pertama yang besar. Ibu dan anak-anak saya berusaha bertahan memanjat pohon kelapa, namun ombak yang datang disertai dengan kayu-kayu pohon dan kayu-kayu rumah, akhirnya mereka bertiga tidak mampu bertahan, pegangan mereka terlepas dan ombak yang datang menghempas mereka entah kemana “.

Pertanyaan saya selalu direspon dengan jawaban singkat dan tanpa penjelasan yang panjang. Jawaban yang disampaikan memberikan peluang bagi saya untuk terus bertanya dan menunjukan pada para ibu bahwa saya sangat memahami apa yang mereka alami hingga tanpa sadar jawaban singkat dan sekedarnya menjadi panjang dan mempengaruhi yang lain. Pembicaraan menjadi sambung-menyambung dan cukup membingungkan saya karena ibu-ibu bercerita tanpa tahu siapa yang mendengarkan cerita mereka. Ibu-ibu bercerita bersamaan sehingga sulit untuk mendengarkan setiap cerita. Ekspresi ketegangan dan tawa bercampuk aduk bahkan mereka saling menertawakan hingga suasana semakin ramai dan tak terkendali bahkan seorang bapak yang mendengar, menyambung cerita dari balik rumah yang hanya dibatasi dengan triplek. Suasana ini sangat melegakan saya karena saat ini saya melihat ibu-ibu dengan bebas menceritakan apa yang mereka alami walaupun pada kenyataannya ekspresi dan cerita yang disampaikan tidak sejalan tetapi bagi saya , suasana yang mereka alami sangat membantu dalam proses memulihan dari pengalaman kedukaan yang mereka alami.

(erni/prasetio/2011)

“Mabesiute”

2011-05-04T17:21:00.001-07:00

Maret 2011*

Maret ini, cuaca sungguh tidak ramah. Warna hitam langit senantiasa menampakkan diri dari hari ke hari. Seperti raja yang hebat yang ingin selalu ingin menunjukan kesaktiannya, langit gelap selalu mengancam dengan tiupan angin kuat, dinginnya udara dan tetesan deras air dari awan hitam.

Pagi itu cuaca cukup bersahabat, mendung namun tidak hujan, terasa dingin sesekali saat angin terhembus dari arah Samudera Hindia. Sebelum kami meluncur menuju area dampingan, seperti hari-hari biasa lainnya, kami sibuk melakukan persiapan mulai dari mengecek ban sepeda motor, apakah kempes atau mungkin bocor ataupun apa bila ada bagian ban yang sudah sangat halus sehingga akan mudah sobek nantinya. Kami juga memastikan apakah pompa ban dan ban cadangan serta peralatan bongkar ban sudah tersedia serta tak lupa bensin cadangan sebanyak 5 liter karena sepanjang perjalanan pulang pergi kecamatan Sikakap menuju kecamatan Saumanganyak tidak akan ditemui penjual bensin ataupun tukang tambal ban. Mau tidak mau, persiapan yang matang setiap kali kami ke lapangan menjadi kewajiban.

Kami pun berangkat sekitar pukul sepuluh pagi menyesuaikan situasi pasang surut air laut. Perjalanan ditempuh selama tiga jam. Hujan deras dan bawaan kami yang cukup banyak memaksa kami harus berhati-hati dan memeperhatikan setiap lubang yang tertutupi genangan air akibat hujan semalaman. Ternyata kesulitan ini belum cukup, air laut mulai pasang dan kami harus beberapakali mendorong motor di hutan bakau dan mencari jalan yang lebih baik.

Kami terlambat tiba, kami terlambat 30 menit tiba di Mapinang Utara Saumanganyak. Alangkah cemasnya hati ini, yang memaksa kami memutar otak untuk mencari cara agar masyarakat yang menunggu kami tidak marah dan kecewa. Beberapa hari lalu, kami memang berjanji akan datang untuk berkumpul, bertemu dan berbagi rasa tepat pukul tiga di sore hari.

Kami pun sampai ke tempat yang telah disetujui sebagai tempat berkumpul. Dan saat kami menjejakkan kaki di pekarangan rumah ina Fatimah Rut, nampak tidak ada seorang pun ibu yang terlihat. Dengan semangat untuk minta maaf, kami melangkah cepat dengan harapan kegiatan masih dapat dilaksanakan. Ekspresi penyesalan selalu kami tunjukan kepada ibu-ibu yang menatap kami saat melewati rumah. Lega, sedikit lega karena ibu-ibu membalas senyuman seolah mengerti apa yang kami maksudkan. Dengan semangat empat lima bak pejuang jaman kakek kami dulu, kami memanggil ibu-ibu dari rumah ke rumah dibantu Ibu Rut, agar para ibu dapat berkumpul sesuai dengan rencana semula. Dan perjuangan kecil kami terbayar, ketika berduyun para ibu datang menuju rumah Zending.

Pukul empat sore tepat, ibu-ibu sudah duduk rapi dan siap untuk beraktivitas bersama kami. Tanpa membuang waktu pula, kami melanjutkan dengan mapping keluhan. Ibu-ibu sangat antusias untuk menunjukan dan menceritakan apa yang mereka rasakan. Para Ibu dengan semangat menempelkan setiap potongan kertas berwarna-warni yang ditempelkan tepat di bagian kepala dari gambar anatomi tubuh manusia yang diletakkan di lantai yang beralaskan tikar dan secara teratur serta bergiliran, ibu-ibu tersebut menempelkan potongan kertas untuk menunjukan keluhan sambil menceritakan apa yang mereka alami dan rasakan. Setiap ibu menempelkan keluhan mereka, saya selalu memperhatikan setiap gerak –gerik wajah mereka dan menyadari bahwa sejak tadi ibu-ibu yang maju selalu menempelkan dibagian kepala dan menceritakan bahwa mereka sakit kepala. Saya selalu melanjutkan dengan beberapa pertanyaan dan selalu berharap ibu-ibu dapat menceritakan apa yang mereka rasakan. Jumlah ibu yang mempelkan keluhan 14 orang dan semua menempelkan di bagian kepala sambil mengatakan “mabesiute” yang dalam bahasa Mentawai artinya sakit kepala. Saya melanjutkan dengan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi dan berharap mendapatkan cerita dari setiap ibu.

“Kami sakit kepala karena keladang terus dan mungkin karena panas matahari” kata –kata ini yang terucap dari para Ibu dan setiap jawaban yang disampaikan hampir tidak jauh berbeda.

Pada akhirnya ada 7 ibu yang dengan ekspresi wajah yang serius memberikan jawaban berbeda. Salah satunya adalah Ibu Esti yang berumur 26 tahun, dengan kemampuan bahasa Indonesia yang terbatas menjawab dan bercerita, “kami sekarang bingung harus kemana lagi, hidup susah, bencana dimana-mana. Kami setiap hari harus naik-turun ambil sikobo (sikobo berarti talas dalam bahasa Indonesia) yang ada dikampung lama. Setiap malam kalau angin kencang dan hujan, kami susah tidur, perasaan tidak tenang karena takut.

Ibu Rut (31) pun ikut andil bersuara dan menyampaikan bahwa saat ini mereka juga takut tentang isu gempa Siberut.

Mendengar jawaban ibu Esti dan Ibu Rut semakin memperkuat keyakinan kami bahwa ibu-ibu tersebut mengalami kecemasan dan sebagaimana yang disampaikan Dokter Tay dari YAKKUM Emergency Unit saat melakukan pelayanan kesehatan (mobile klinik), bahwa banyak ditemui masyarakat di area yang terdampak serta area rawan bencana mengalami psikosomatis. Isu – isu gempa besar yang mungkin akan menyambangi Mentawai dalam beberapa waktu kedepan memang bukan rahasia lagi, hampir seluruh measyarakat mengetahui, Namun memang akan membuat “mabesuite” atau sakit kepala tatkala pemangku kepentingan dan organisasi-organisasi non pemerintah tidak dapat membungkus isu ini menjadi cerita yang bermanfaat – isu ditangkap oleh masyarakat awam di Mentawai menjadi suatu momok menakutkan, mengerikan dan identik dengan kematian dan kehancuran dan bukan untuk memberikan pengetahuan, inisiatif dan memperbaiki atau mempersiapkan upaya-upaya mitigasi dan kesiap-siagaan.

(erni/prasetio/2011)

The Chernobyl disaster - the severe days

2011-03-14T22:35:00.000-07:00

List of readings for the Summer School on Migration Studies 2010

2011-02-28T12:24:00.001-08:00

List of readings for the Summer School on Migration Studies 2010

On migration:

http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/lang/en

Global trends in international migration:

http://www.iom.ch/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/global-estimates-and-trends

Developing migration policy:

http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/developing-migration-policy/lang/en

About migration to the Czech Republic:

On labor migration:

· http://www.migration-boell.de/web/migration/46_2413.asp

· http://www.migration-boell.de/web/migration/46_2365.asp

· http://www.migration-boell.de/web/migration/46_2173.asp

· http://www.ilo.org/empelm/what/pubs/lang--en/docName--WCMS_120471/index.htm

· http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/global_crisis.pdf

· http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=458&langId=en

Permanent or circular migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour Shortages in Europe, 2008:

http://www.iom.hu/PDFs/ARGO_permanent%20or%20circular%20migration.pdf

Case study on regularization in Spain:

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=331

Immigration as a labor market strategy:

Jan Niessen and Yongmi Schibel (eds.) (2005). Immigration as a labour market strategy. European and North American perspectives. Brussels: Migration Policy Group. A publication supported by the German Marshall Fund of the United States. Available at: http://www.migpolgroup.com/public/docs/142.FullReport_ImmigrationasLabourMarketStrategy_2005.pdf

On migration, language and integration:

www.wzb.eu/alt/aki/files/aki_research_review_4.pdf

On gender and migration:

http://www.iom.cz/files/Women_and_migration_Social_Consequences_of_Gender_1_1.pdf

On migration and climate change:

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=773

Monographies:

· Richard Alba, Victor Nee (2005): Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration. Harvard University Press, Cambridge.

Friedrich Heckmann (1992): Ethnische Minderheiten, Volk und Nation. Soziologie inter-ethnischer Beziehungen. Enke, Stuttgart.

· Massey, D., J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino and E. J. Taylor (1998). Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of the Millenium. Oxford: Oxford University Press (chapters on theories and on migration systems)

Monar, J. (1997), Comprehensive Migration Policy: the Main Elements and Options. In K. Heilbronner, D. Martin and H. Motomura (eds.), Immigration admissions: the search for workable policies in Germany and the United States. New York: Bergham
Chapter available through Google Books at: http://www.google.com/books?hl=cs&lr=&id=slQNFxc0wjsC&oi=fnd&pg=PA53&dq=%22Comprehensive+Migration+Policy:+the+Main+Elements+and+Options%22&ots=ue_gnwNfjy&sig=5WhZyKevmtiHN1Z_Rv6wUFNxVxI#v=onepage&q=%22Comprehensive%20Migration%20Policy%3A%20the%20Main%20Elements%20and%20Options%22&f=false

Kritz, M., L. L. Lim and H. Zlotnik (eds.) (1992). International Migration Systems: A Global Approach. Oxford: Clarendon Press

Turamoto, Hideki (2008), Citizenship Models in the Age of International Migration. In K. Hasegawa and N. Yoshihara (eds.), Globalization, Minorities and Civil Society: Perspctives from Asian and Wesern Cities. Melbourne: Trans Pacific Press, 21:40

Indonesia: Mentawai earthquake and tsunami

2011-02-18T10:22:00.001-08:00

Feb 14, 2011

Nurse Mardi checking a patient's blood pressure in a mobile clinic conducted in Bulasat village, Pagai selatan sub district. ACT/YEU/Dita Novirani
Dr. Tay dressing a patient’s wound in Beleraksok sub village. ACT/YEU/Dita Novirani
The ruins of health centre in Malakopa village, Sikakap sub district. ACT/YEU/Dita Novirani
The condition in the first week after the tsunami in Malakopa village, the team would have to walk through mud and collapsed trees to reach for the survivors’ camp. ACT/YEU/Dita Novirani
This makeshift bridge in Pagai Selatan sub district is the only way to reach some of the villages and is not uncommon in the islands. ACT/YEU/Dita Novirani
Nurse Mardi checking a patient's blood pressure in a mobile clinic conducted in Bulasat village, Pagai selatan sub district. ACT/YEU/Dita Novirani
Dr. Tay dressing a patient’s wound in Beleraksok sub village. ACT/YEU/Dita Novirani

1 2 3 4 5

In the three months since the devastating night time earthquake and tsunami in the remote Mentawai Islands, ACT Alliance’s Indonesian members have provided life-saving relief and recovery.

The 7.7 magnitude earthquake that hit the islands on October 25 triggered a 3m high tsunami with waves slamming inland as far as 1km and reaching the roofs of houses in coastal villages on north and south Pagai islands, the worst hit areas. The government’s national disaster taskforce says the tsunami claimed over 500 lives and left hundreds injured, with just over 11,400 people still out of their homes causing a total loss of nearly US$ 39 million.

ACT’s US$1.25 million appeal for continued recovery work on the islands, one of the least developed areas of Indonesia, has just been issued, with recovery work scheduled to continue until October.

In the days after the tsunami, bad weather and isolation meant the emergency response was slow. The islands received only limited aid but ACT managed to deliver relief, including food supplies for babies, clean water and sanitation facilities, transitional shelter, clothing, medicines, baby kits, sanitary napkins, blankets, and medical teams.

Transport of goods still depends on the weather, and sea and wave conditions. The islands can only be accessed by once-weekly boat from the mainland, Sumatra. Phone lines are limited, cell phone signal is poor and electricity is cut for up to six hours a day, sometimes only running six hours a day.

It remains unclear what assistance the regional government can contribute to the recovery effort, apparently being unable to identify the needs of the communities in the Mentawai islands.

ACT Indonesia member Yakkum Emergency Unit initially sent out mobile health clinics to Sikakap, staffed with a doctor and emergency nurse. A pressing need was clean water access. YEU worked with community workers in one town to repair the water installation. YEU contributed pipes, brooms, dustbins, hoes, harrows, barrows and first aid kits.

YEU later distributed sports balls and nets to help people try and alleviate trauma. Last month, it worked with a camp community to rehabilitate a football field, with the aim of increasing the sense of togetherness among residents and help them cope with their trauma. People now use the field every day. After the first football games, YEU witnessed different faces, happier ones to those immediately after the tsunami.

Yayasan Tanggul Bencana Indonesia has been working in villages in North Pagai, where residents predominantly fish to earn a living. However, bad weather and broken fishing equipment meant the fishermen had to stop going to sea. In addition, some were afraid of being hit by another tsunami while at sea. Some also planted cacao, coconut, banana, taro, patchouli, palm nut and clove but the crops had to be abandoned, as the fishermen focused on relocating their homes and building shelters. Children in villages have returned to school traumatised, having difficulty concentrating, especially when they hear thundering waves. Academic performance has slipped.

People without homes face difficulties getting water and maintaining sanitation, having to rely on a river up to 500m away to provide water supply which becomes muddy during rain or drought.

Residents’ health has improved, although some children suffer malnutrition and the village chief and health workers say the villages lack medicine, equipment and other medical personnel. Emergency health care is limited, with one area having only one midwife.

Church World Service Indonesia is still working in the three worst hit areas, focusing on water sanitation and transitional shelters. Local communities displaced by the tsunami now rely on rain or river for water supply, using waterproof tarpaulins to pool rain water.

Hygiene is a major problem. Many people defecate in the jungle near water sources, or in villages and camps where people live in close proximity. One displaced person said there were a couple of latrines in the camps but they were woefully inadequate. People abandoned them when water supplies were low. Children swim and bathe in the same ponds their mothers wash laundry and dishes or draw drinking water. Moreover, most people do not wash their hands with soap. With the number of homeless and now enduring the rainy season, the risk of illness from open defecation is even greater.

Conditions in the camps are miserable in the rainy season. The tents are boiling hot during the day and cold at night. Residents worry their belongings may be stolen while they are at work. Government plans to move communities from camps have intensified but has not been fully endorsed by villagers who think the relocation site is too far away from theirs field and other sources of income.

CWS has been providing clean water for communities in the South and North Pagai Islands, distributing nearly 60,000 litres a day at 11 relocation sites. It has distributed axes, machetes, water proof tarpaulins, and other relief items to assist the community collect rain water. CWS has taken over the management of World Food Program’s tent in Sikakap which stores recovery materials for government and NGOs. CWS will start building sanitation facilities and transitional shelters once the government decides on a relocation site.

See the maps of ACT Alliance response locations on Pagaiutara and Pagaiselatan.

Mentawai Response Progress Report Januari 2011

2011-01-28T01:51:00.001-08:00

Progress Report

Area : North Pagai, Mentawai Island

Reporting date : January 2011

Field officer : dr Tay, Mesih Andana .Amd.Kep, Stev

Activities

Mobile clinic

On January 4^th, 2011, YEU’s mobile clinic (1 doctor and 1 nurse) took place in Taikako Trans 8. The health service served 46 patients and YEU mobile clinic team also diagnosed 1 patient needs to be referred to Sikakap local health center for more intensive treatment (minor surgery).

Due to accelerate the recovery of Mr. Christian who had minor surgery, YEU conducted scheduled home care to help in cleaning the wound and replacing the bandage. Home care was conducted every day from 5 – 10 January 2011.

Provision of Hygiene kits

On January 4th 2011, YEU had distributed 125 packages of hygiene kits for 125 households (soap, children and adult toothpaste, washing detergent, towel, shampoo) in Taikako Trans 8. Prior to the distribution, hygiene promotion was given involving children and adult from the camp. Based on the need of clean water, communal work was conducted by community and YEU to repair the installment. YEU also facilitated pipes, 30 brooms of split coconut midribs, 150 dustbins, 15 hoes, 15 harrows, 6 barrows and 3 first aid kits.

Focus Group Discussion

YEU held an FGD to gain suggestion and participation of community in the camp to find out any update issues and communities’ needs. Triggered by poor facilitation in the camp which could affect community health, YEU asked community to come together to keep health quality, keep the good sanitation, throw waste on its place and keep the toilet clean.

At the discussion, the community shared their needs in order to keep their health quality. Firstly, the community need generator to support any activity (village meeting, night prayer) in community center. Secondly, cadres need medical equipments (baby scale, height gauge, notes book for administration). Thirdly, community needs gardening kits (machete, axe) to support their gardening activity. The tool kits are very vital to support their economy post Tsunami. Fourthly, cadres need supplementary feeding (PMT) for baby under five years old, baby affected by Tsunami (orphan because of Tsunami) and baby with malnutrition.

From the FGD, YEU and community agreed to confirm and clarified the result of need mapping to wider community members at Taikako Trans 8 camp. Furthermore, YEU hand on hand with community will share the need mapping to other stakeholders. Oscar, the camp coordinator, initiated all heads of sub-villages, youth groups, cadres in the camp to hold another meeting to formulate relevant activities which can be facilitated by YEU and other organizations.

Psychosocial Activities

On January 5th 2011, re- assessment on psychosocial was conducted to analyze the relevant intervention in Taikako Trans 8. Based on in depth discussion with youth group and adult group, sports especially volley ball and takraw were a vital activity for refreshment after working all day long. Post Tsunami, everything has gone including sport activity. Priest Oscar from GKPM convinced YEU that sport activity is one of vital activities to overcome communities’ trauma. The Ephorus also added that sport is one of local community coping mechanism and GKPM is also willing to mediate YEU and community for further psychosocial activity.

In January, several meetings had been held by Community and YEU in planning psychosocial intervention in Taikako Trans 8. First intervention on psychosocial program was facilitating sport equipments (3 volley balls, 3 takraw balls, 6 nets, 3 needle valves, 6 whistles). On January 15, 2011 YEU along with community worked together to prepare the field. As expected before, sport activity could bring togetherness and there was so much joy and fun. The community seemed has forgotten their problems for a while.

Nowadays the field has been used every day by the community in camp. After facilitating sport equipments, YEU saw different faces, their faces look happier. Community has started to work in communal to find food again. Based on FGD result, community in Taikako Trans 8 needs room to speak out and share their problems. The sharing activity is important to keep the hopes post Tsunami and YEU plans to facilitate this activity in February 2011.

Mentawai : THE J OURNEY TO THE NORTH

2011-01-28T00:58:00.001-08:00

Download now or preview on posterous

the journey to the north-photos.doc (467 KB)

Mentawai : THE J OURNEY TO THE NORTH

2011-01-28T00:28:00.001-08:00

THE J OURNEY TO THE NORTH

people might familiar with the story of Son Go Kong and his fellows in “The journey to the west” fairy tale. The story tells how Son Go Kong and his fellows should carry out an arduous and dangerous mission to save mankind. Recent Tsunami in Mentawai Island has brought YAKKUM Emergency Unit (YEU) to serve community in the most remote areas which spread in North Pagai district. The earlier assessment in North Pagai captured abandoned community with a little attention from local stakeholders. “The journey to the north” was an extraordinary journey by YEU to serve affected community in North Pagai.

To conduct a response in Saumanganyak village, we can use boat to shorten the time. If there is no high wave, it only takes 1 hour from Sikakap to Saumanganyak village by boat. Indeed by boat is the easiest and fastest way but we need to pay more for renting boat, 100 litres of gasoline and boat operator’s service. It is cost us around 1 – 2 millions rupiahs for one return trip. One time we wanted to go Saumanganyak by sea route. After sailing 1 km from Sikakap, high wave came and stroke our boat. We were thrown down forcedly but we did not give up yet and still wanted to conquer the wave to continue the journey. After 30 minutes stroke by high waves many times and bruises everywhere, we decided to cancel the journey and went back to Sikakap. Overland trip to Saumanganyak also depends on the tide and weather condition.

An old w ooden bridge, the only bridge which connect Muara Taikako village with other villages was in a very bad shape because of that reaching the villages in North overland we can only use motorcycle. The sky was still dark and the sun hasn’t woke up yet when we started our motorcycle engine. We always left YEU office early in the morning to anticipate the bad weather. It took 2 up to 3 hours to reach the villages by motorcycle. That day, sun was very shiny on the other hand the road was very slippery. As we expected, after the rain and storm yesterday night, the road was very muddy and slippery. Our motorcycle slipped several times and almost fell down too. The field was very tough and our motorcycle had come to its limit. My teammate decided to go down from his motorcycle and pushed me and my motorcycle to save me from the “mud trap”. After 30 minutes trying, we succeed escaping from the mud trap.

After escaping from the mud trap, we ran our motorcycle in medium speed across the green forest where big trees are lush. We had to stop 3 times when 3 big trees fall down lie across the narrow road. Sometimes to pass the fallen tree, we break through brush wood. Scarce and scratches are common things to us. Passed the forest, we met 2 rivers. Yes, as usual we need to across the river to reach the village. There are 2 middle-aged men near the river with their raft. We put our motorcycle on the raft and then crossed the river using the raft. The journey crossed the first was ran smoothly, and we paid 20 thousand rupiahs just for one way trip. For the second river connected directly to the sea, that is why sometimes we need to wait around 30 minutes until the wave is low. Using big ropes, a young man pulled the raft which is carrying my teammates and our motorcycle across the river. The price for the raft service is the same, 20 thousand rupiahs for one way trip.

After crossing upon the other side, we arrived at the village. If you are planning to conduct activities until dawn, you should overnight at the village, but if do not want to, you have to leave the village before dawn to anticipate high tide at the river. Overall, what an exhausting and challenging journey I have today. Thanks to God, He did not give rain on our journey. The important thing is that exhaustion bruises and scarce will not last forever whilst the smile, the health and happiness of the tsunami survivors will last forever in our heart, mind and soul.

(Boncu/Stev,2011)

Assessment and response in Mentawai by YEU health team

2011-01-28T00:27:00.001-08:00

Progress Report

Area : North Pagai, Mentawai Island

Reporting date : January 2011

Field officer : dr Tay, Mesih Andana .Amd.Kep, Stev

Activities

Mobile clinic

No	Name	Age	M/F	Anamnesis	Diagnosis	Therapy	Number of medicine
1	Oskar	1,2 years old	M	Cough Fever	bronchitis	PCT syr 3x1 Cth Amox syr 3x1 Cth Novakal syr 1x1 Cth Salicyl powder	1 bottle 1 bottle 1 bottle 1 sachet
2	Bak Hendra	2 months	F	Cough (for almost 1 week)	Commond cold	Pacdin syr 3x1/2 Cth	1 bottle
3	Mrs. Sana	60 years old	F	Upper Stomachache	Gastriris	Dexanta 3x1 ac Vit BC 3x1	10 tab 30 tab
4	Mrs. Mardin	35 years old	F	Diarrhea	GEA	Omegdiar 3x1 BC 3x1	15 tab 30 tab
5	Aspita	4 years old	F	Lose Appetite	Anorexia	BC 2x1	10 tab
6	Mrs. Sabasni	36 years old	F	Shiver

Reposted: TKI Meninggal Dunia Di Jeddah

2011-01-27T10:39:00.000-08:00

Organisasi Rakyat “Sinar Masio”: Semangat baru untuk Gerakan Rakyat Siaga Bencana di Kepulauan Nias

2011-01-26T06:48:00.001-08:00

Pertemuan warga dalam rangka sosialisasi progam YEU Nias pada awal Desember 2010 lalu, membawa angin segar bagi pelaksanaan program di desa Bawolato kec. Lahusa, Nias Selatan yang lama tertidur. Proses trust-building atau membangun kepercayaan masyarakat Desa Bawolato sangat terasa membawa perubahan dalam strategi pendampingan.”Jangan biarkan masyarakat bernafas” demikian slogan yang dipegang teguh oleh A’an Mujibur Rahman, pendamping masyarakat desa ini. Bukan berarti membiarkan masyarakat kehabisan nafas, namun bagaimana seorang pendamping mampu menjaga dinamika di daerah dampingan, memotivasi masyarakat untuk melakukan banyak pembenahan di berbagai bidang kehidupan, dan menjaga semangat masyarakat untuk tidak padam.

Sangat nampak bahwa masyarakat sangat rindu akan pembangunan, bukan hanya dalam arti fisik namun juga membangun manusia. Semangat masyarakat ditunjukkan dengan keterlibatan 36 orang yang terdiri dari unsur pemerintahan desa, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda dalam sebuah pertemuan dan membentuk organisasi rakyat yang mereka namai ”Sinar Masio”. Masio diambil dari nama sungai besar yang membelah desa Bawolato, oleh sebagian besar masyarakat dijadikan sebagai lahan penghidupan dengan mengumpulkan koral/batu untuk dijual. Seperti Organisasi Rakyat di desa dampingan YEU lainnya, organisasi ini akan berjuang melalui lima bidang yaitu Sosial dan Masyarakat, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dan Advokasi. Mereka sadar bahwa dari sisi-sisi tersebut kapasitas masyarakat dapat dan harus senantiasa ditingkatkan.

Keterlibatan tokoh-tokoh desa dalam organisasi Sinar Masio semakin menguatkan gerakan, kesadaran untuk membuat desa lebih baik salah satunya ditunjukkan oleh Ama Edi, sekretaris desa yang dengan rela menyediakan rumahnya yang kosong untuk aktifitas pertemuan dan kegiatan umum organisasi. Salah satu bentuk sinergitas antara pemerintah desa dengan organisasi rakyat sebagai mitra pembangunan aparatur desa.

Desa Bawolato selalu mendapatkan banjir kiriman karena geografisnya merupakan pertemuan tiga sungai besar yang menjadi satu dengan sungai Masio. Jika wilayah-wilayah diatas desa Bawolato terkena hujan dua jam saja, itu artinya Bawolato mesti siaga. Karena dengan hujan yang dua jam tidak berhenti akan mengirim air setinggi 10 meter dengan kecepatan tinggi. “Yang menakutkan adalah tendangannya,” begitu kata masyarakat tepian sungai Masio.

Kini muncul optimisme dari warga masyarakat, organisasi akan menjadi kendaraan untuk mencapai tujuan. Hal yang pertama nampak dari gerakan ini adalah kebersamaan dari perangkat desa untuk mau terlibat dalam diskusi organisasi. Ketidakharmonisan hubungan antar tokoh desa yang sudah lama terjadi kini sudah mencair kembali, bibit persatuan sudah mulai bersemi. Bersatu dan membangun untuk kehidupan yang lebih baik.

Ora Sinar Masio yang diketuai Tolasokhi Hulu menjadi Organisasi Rakyat termuda yang bernaung dalam JaRI(Jaringan Rakyat Berdaya dan Siaga Indonesia) Ya’ahowu Kepulauan Nias. Selamat datang kawan-kawan Bawolato, desamu akan berubah bukan oleh orang lain tetapi oleh masyarakatmu sendiri. Selamat berjuang dalam gerakan rakyat siaga bencana.

Gunungsitoli, 19 Januari 2011

Henricus Hari W

From: Oase in Disasters <post@oaseindisasters.posterous.com>
To: arshinta_2000@yahoo.com
Sent: Wed, January 26, 2011 6:05:10 PM
Subject: [oaseindisasters] Fw: Jrakah-Klakah

Pelayanan kesehatan,distribusi Hygiene Kits dan sosialisasi PHBS

2011-01-26T00:16:00.001-08:00

Selain melakukan re-assesment YEU juga melakukan pelayanan pengobatan gratis bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan di kamp TT8, Cakupan klien yang terlayani adalah 46 klien , satu klien dikolaborasikan dengan PUSKESMAS Sikakap karena membutuhkan pembedahan minor (butuh local anaesthesie).

Klien Bapak Christian, 50 thn, warga dudun Muntei yang terkena infeksi akibat tertusuk paku pada telapak kaki kiri di kamp pengungsian 2 minggu yang lalu, terpaksa di rujuk ke PUSKESMAS Sikakap dikarenakan membutuhkan pembedahan kecil untuk mengeksplorasi pernanahan yang terjadi dengan terlebih dahulu di bius local.

Setelah dilakukan pengeluaran nanah, pemasangan drainage luka dan pemberian obat, klien di pulangkan dan untuk selanjutnya akan di jadualkan untuk kunjungan rumah guna perawatan luka oleh tim YEU

Setelah kegiatan pengobatan gratis selesai dilakukan serah terima 125 paket hygiene kit untuk anak-anak yang berisikan;

2 batang sabun mandi
1 sikat gigi anak anak
1 pasta gigi
3 deterjen cuci
1 lebar handuk anak anak
10 sachet shampoo

YEU menyerahkan kepada koordinator kamp pengungsian TT8, bpk Pendeta Oskar. dan juga melakukan sosialisasikan tentang cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir, sebagai salah satu kegiatan kampanye PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) sejak usia dini.

Tim YEU juga berkesempatan berdiskusi dengan coordinator kamp TT8, kepala dusun / wakil kadus dari 3 dusun yang ada di kamp pengungsian TT8 , beberapa kader posyandu , perwakilan pemuda mengenai dinamikan yang berkembang setelah memasuki 2 bulan paska tsunami yang dirasakan di kamp pengungsian, yang mana salah satunya YEU mengajak warga untuk tetap menjaga kualitas kebersihan lingkungan kamp agar tetap bersih dan sehat; menjaga kebersihan lingkungan, mengalirkan genangan air, membuang sampah pada tempatnya memelihara kebersihan toilet toilet untuk mencegah berkembangnya ancaman penyakit akibat sanitasi yang buruk.

Dari diskusi dengan topic kesehatan dengan kelompok kecil ini ternyata berkembang menjadi diskusi yang sangat menarik, dimana perwakialn warga dan kader memberikan informasi sekaligus usulan pemenuhan kebutuhan penting yang bermanfaat masal bagi mereka warga pengungsi selama masih menempati kamp pengungsian, beberapa diantaranya adalah:

Komunitas Camp masih membutuhkan dukungan / tambahan sarana penerangan berupa generator di community centre yang sekaligus di fungsikan sebagai tempat kegiatan bersama, berkumpul, untuk kegiatan pertemuan warga di malam hari dan kebaktian malam , selama ini warga mengandalkan senter untuk penerangan sewaktu berkumpul untuk pertemuan maupun acara kebaktian malam
Kader mengusulkan bantuan sarana untuk mendukung kegiatan POSYANDU bagi anak balita karena sarana yang pernah di miliki POSYANDU di dusun sebelum terkena Tsunami seperti timbangan dacin , timbangan bayi , meteran , buku pencatatan kegiatan POSYANDU telah hancur oleh Tsunami.
Sebagian warga membutuhkan bantuan sarana berkebun seperti parang dan kampak, karena sarana sarana tersebut juga telah hilang oleh sapuan tsunami, padahal sarana tersebut sangat vital bagi kegiatan berkebun dan berladang bagi mayoritas penduduk.
Kader juga mengusulkan adanya bantuan susu / PMT terutama bagi anak balita / bayi korban tsunami yang di tinggal meninggal oleh orang tua maupun anak balita yang kurang gizi.

Dilaporkan oleh: dr. Tay, Meih Andana dan Stief Agus Susanto dari Sikakap.

See and download the full gallery on posterous

Re-assesment dampak bencana Gempa dan Tsunami di Kepulauan Mentawai

2011-01-25T23:56:00.001-08:00

Pada tanggal 31 Desember 2010, YEU melakukan re-assesment terhadap dampak bencana dari Gempa dan Tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Lokasi I

Desa Silabu

Desa silabu terdiri dari 6 dusun:

Ds Silabu Barat
Ds Silabu Selatan
Ds Silabu Utara
Ds Magueru
Ds Tumalei à Terkena dampak Langsung Tsunami.
Ds Gogoa à Terkena dampak langsung Tsunami.

Desa Silabu termasuk di bawah pemerintahan kecamatan Saomanganyak Kabupaten Kepulauan Mentawai.untuk menuju ke desa Silabu, jalur yang dapat di tempuh adalah melalui laut dan darat yang lamanya bervariasi tergantung kecepatan boat / sepeda motor , jalur darat melalui jalan setapak, terjal berbatu dan berlumpur.

Data penduduk selengkapnya untuk Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara,Kebupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut;

No.	Nama Dusun	Jumlah			Jumlah
No.	Nama Dusun	KK	LK	PR	Jumlah
1.	Silabu Barat	56	97	80	177
2.	Silabu Utara	57	113	97	210
3.	Silabu Selatan	49	96	99	195
4.	Maguiru	84	172	148	320
5.	Tumalei	43	99	98	197
6.	Gogoa	4	6	6	12
	Jumlah	293	582	528	1,111

Akses Pelayanan kesehatan terdekat di layani oleh Asnelita Purba Amd Kep (Perawat PNS) di bawah struktur fungsional PUSKESMAS Soamanganyak. Yang memberikan pelayanan dalam wadah POLINDES ( Pondok Bersalin Desa) à Pelayanan terbatas untuk 3 dusun :

Ds Silabu Barat
Ds Silabu Selatan
Ds Silabu Utara

Dalam aktifitas pelayanan POSYANDU tiap bulannya Asnelita di bantu 6 Kader sukarela aktif , sedangkan dalam pelayanan persalinan, di desa Silabu masih ada 5 Dukun terlatih yang aktif menolong persalinan.

Kekurangan obat obatan menjadi kendala yang di hadapi Asnelita dalam melakukan pelayanan pengobatan kepada masyarakat.

Di desa Silabu terdapat SDN 05 Silabu yang termasuk cakupan pelayanan Asnelita, seperti BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), tetapi program UKS belum ada di sekolah ini. Sedangkan, Ds Magueru, Ds Tumalei, Ds Gogoa, memperoleh pelayanan kesehatan berkala + 1 bulan sekali dari PUSKESMAS Soamanganyak biasanya dalam aktifitas kegiatan POSYANDU sekaligus pelanyanan pengobatan, pemberian immunisasi.

Kebutuhan harian pangan , air bersih, hunian, pelayanan kesehatan di tiga dusun ; Ds Silabu Barat, Ds Silabu Barat, Ds Silabu Utara, masih dapat di cukupi seperti sebelum bencana terjadi karena memang 3 dusun tersebut diatas tidak terkena dampak langsung bencana Tsunami.

Penduduk Dusun Tumalei dan dusun Gogoa, yang merupakan korban dampak langsung Tsunami, saat ini sudah pindah ke lokasi baru yang lebih tinggi dari lokasi awal dusun mereka.

Masyarakat dusun Tumalei memperoleh pendampingan dan bantuan perumahan dari Yayasan Cipta Mandiri Sumbar berupa rumah 6x5 meter yang menurut prediksi Kepala Dusun akan selesai bulan Maret 2011. kunjungan ke Ds Tumalei belum dapat di lakukan karena kendala transportasi.

Lokasi II

Camp Pengungsian / Huntara ( Hunian Sementara) Trans jalur 8.

Huntara di tempat ini adalah tempat penampungan sementara bagi penduduk yang berasal dari 3 lokasi terkena dampak Tsunami:

Ds Sabeugunggung : 57 KK
Ds Munte : 64 KK
Ds Baru Baru : 24 KK

Akses

Perjalanan naik kendaraan roda 2 dari Sikakap + 45 menit s/d 1 jam, dengan kondisi jalan yang berbatu, lumpur dan debu.

Air bersih dan Sanitasi

Sumber air ada dua :

Bekas Kolam perusahaan penebangan kayu .
Sumber air yang jaraknya + 1 km.

Kapasitas ( kualitas dan kuantitas) sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan seluruh penghuni Huntara air berwarna keruh dan berbau.

Sedang ada pembangunan instalasi air bersih oleh DPU Sumbar yang di prediksi akan selesai beberapa bulan ke depan, perkiraan kebutuhan air bersih untuk; minum, personal hygiene, memasak , ( 15 l x 420 jiwa )à 6300 liter / hr

Sanitasi sangat memprihatinkan, dimana sampah, drainage pembuangan libah, banyak titik genangan air tidak di tata dengan baik sehingga mengancam kesehatan penghuni.

Pangan

Berdasar informasi dari koordinator huntara (diperkuat informasi dari Stief) kebutuhan pangan untuk 3 bulan kedepan mencukupi.

Hunian

Huntara berukuran 3 x6 meter, dengan spesifikasi 1 kamar tidur di dalam.

Terlihat jumlah ventilasi kurang memadai.

Pelayanan kesehatan

Beberapa NGO sudah melakukan pelayanan pengobatan Gratis berkala.

Ketersediaan POS OBAT di Huntara tidak ada.

Gambaran sosial ekonomi

Mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai petani, peladang, tukang kebun, dengan tanaman olahan seperti kakao, kelapa, nilam, sebagian nelayan selam,sebelum Tsunami penduduk mudah mengakses kebun / tanaman mereka .

Setelah bencana Tsunami dan relokasi ke hunian sementara, masyarakat mengalami gangguan mengakses kebun dan tanaman untuk di olah selain jaraknya yang bertamabh jauh, masyarakt juga masih trauma (takut mendekati pantai)

Dilaporkan oleh: dr. Tay, Mesih Andana, Stief Agus Susanto dari Sikakap.

See and download the full gallery on posterous

Pengungsian Korban Banjir Lahar Dingin, Salam, Magelang

2011-01-19T01:12:00.001-08:00

foto 15/01/2011
syamsul

See and download the full gallery on posterous

Kertas Catatan Penanganan Bencana 2010 dan Rekomendasi Aksi 2011

2011-01-06T03:41:00.001-08:00

I. Latar Belakang

Menjelang akhir tahun 2010 lalu Indonesia secara berturut-turut dilanda tiga
bencana dengan karakteristik dan mekanisme penanganannya yang berbeda: Banjir
Wasior, Tsunami Mentawai dan Erupsi Merapi. Setiap penanganan bencana memiliki
kekuatan dan kelemahan yang berbeda yang jika ditarik pembelajarannya dapat
menghasilkan rekomendasi yang saling melengkapi untuk penanganan bencana yang
lebih baik di masa yang akan datang.
Beberapa hal menonjol dalam penanganan 3 bencana yang terjadi di tahun 2010
yaitu :

Banjir Bandang di Wasior: Tata Kelola Daerah
Banjir Bandang yang melanda Wasior, memaksa kurang lebih 2000 penyintas dengan
dengan kondisi yang memprihatinkan untuk mengungsi ke Manokwari, yang merupakan
wilayah pemerintahan kabupaten yang berbeda dari Wasior. Lepas dari keterbatasan
respon yang dilakukan, tata kelola pemerintah daerah dalam pengelolaan bencana
perlu diapresiasi. Bagaimana pengambilan kebijakan dilakukan dalam penanganan
dampak dari bencana yang terjadi di daerah lain, merupakan praktik baik yang
dapat direplikasi.

Tsunami di Mentawai: Peringatan Dini & Pembangunan dalam Perspektif PRB
Sejak gempa bumi dan tsunami Aceh 2005, sudah diprediksi bahwa akan terjadi
gempa dan tsunami di Mentawai. Namun datangnya tsunami tidak mampu diantisipasi
oleh alat peringatan dini yang sudah dipasang. Selain itu, pembangunan yang
dilakukan belum menggunakan perspektif PRB dan mengesampingkan aspek
pemberdayaan masyarakat, semakin menambah kerentanan masyarakat. Akibatnya, saat
terjadi gempa dan tsunami pada 26 Oktober 2010 lalu, baik masyarakat dan
pemerintah sama sekali tidak siap. Tidak ada mekanisme respon yang terbangun dan
keterbatasan akses menyulitkan mobilisasi sumberdaya dan membawa bencana
sekunder bagi masyarakat yang terdampak.

Erupsi Merapi di Yogyakarta dan sekitarnya: Pengurangan Risiko Bencana,
Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Respon
Di tengah banyaknya pujian tentang kemandirian masyarakat dalam usaha
kesiapsiagaan dan penanganan erupsi Merapi, Pemerintah menuai banyak kritik
terkait respon Merapi yang dianggap kurang terorganisir dan tidak ligat.
Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat pada saat sebelum terjadinya bencana
erupsi lebih banyak diisi oleh aktor-aktor “perantara”, seperti antara
pemerintah provinsi dan kabupaten dengan unsur-unsur masyarakat dari kalangan
organisasi non-pemerintah. Padahal, kolaborasi dan peningkatan kapasitas yang
paling esensial seharusnya dilakukan antara jajaran pemerintah paling bawah
dengan masyarakat yang berada di garis depan bencana. Oleh karenanya, meskipun
kebutuhan dari masyarakat yang terdampak erupsi dapat diidentifikasi, namun
nampaknya solusi-solusi yang ditawarkan dari mereka yang berkebutuhan langsung
(masyarakat yang terdampak erupsi merapi) masih dikesampingkan. Sehingga
kebijakan yang diambil pemerintah daerah yg cenderung reaktif, kurang mendarat
dan tidak cukup efektif untuk menjawab persoalan di lapangan.

Secara langsung maupun tidak, bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia,
secara langsung maupun tidak, turut memperberat beban Pemerintah dalam rangka
mencapai target Kerangka Aksi Hyogo di Indonesia. Dampak langsungnya terlihat
kepada mereka yang terpapar bencana, sementara dampak tidak langsungnya akan
terlihat dari semakin ketatnya anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk
memulihkan keadaan sekaligus menggenjot pencapaian target Kerangka Aksi Hyogo.
Akan tetapi, masalah ini bukanlah semata tanggungjawab dan beban pemerintah.
Baik dalam hal pembangunan, maupun dalam upaya tanggap darurat bencana,
masyarakat sipil, dan penyintas telah menunjukkan peran serta dan andil yang
cukup besar. Banyak pelajaran yang bisa diraih dan dikembangkan sebagai modal
yang kuat untuk mencapai kemajuan di masa yang akan datang. Erupsi Merapi
memberikan pembelajaran berharga baik kelemahan sekaligus kekuatan, tentang pola
dan sistem kolaborasi dalam pengelolaan bencana di Indonesia saat ini.
Pembelajaran tersebut, tentunya layak untuk diangkat pada perbincangan tingkat
nasional untuk mendapatkan pengayaan sekaligus rekomendasi-rekomendasi yang
aktual tentang kebijakan pengelolaan bencana di Indonesia, sekaligus sebagai
refleksi tentang kemajuan pencapaian Kerangka Aksi Hyogo di Indonesia.

II. Identifikasi Tantangan dan Rekomendasi Rencana Aksi Penanganan Bencana

Identifikasi tantangan dalam hal penanganan bencana dipetakan menurut poin-poin
dalam Kerangka Kerja Aksi Hyogo (HFA) karena semua pihak sepakat bahwa
penanganan bencana harus berorientasi pada pengelolaan risiko bencana yang
komprehensif dan tidak semata difokuskan hanya pada kebutuhan dan pendekatan
tanggap darurat, walaupun disadari bahwa simptom masalah dalam masa tanggap
darurat merupakan cerminan masalah-masalah mendasar dalam sistem dan mekanisme
penanganan bencana di berbagai tahap (fase) dan level (tingkatan) sebelum dan
sesudah masa tanggap darurat.

Prioritas Aksi 1 dalam kerangka kerja HFA: Memastikan bahwa pengurangan risiko
bencana merupakan prioritas nasional dan lokal dengan basis kelembagaan yang
kuat untuk melakukan implementasi/pelaksanaan kegiatan

Kenyataan di Lapangan:
• Dalam PP 38/2006, peraturan pembagian urusan pusat, provinsi dan kota Urusan
kebencanaan masih masuk dalam wajib social
• Permendagri 26/2008 tentang pembentukan BPBD Terdapat kata “dapat” dibentuk di
tingkat kota/ Kabupaten (bukan kata wajib)
• Permendagri 13/2006 Juncto 59/2007 , Permendagri tentang ABPD Program
Penanggulangan Bencana tidak ada
• Otonomi Daerah : Kekuatan Kemendagri dalam era otonomi daerah
• Koordinasi multi stakeholder Koordinasi belum maksimal, apalagi ditingkat
propinsi (antar BPBD dengan SKPD lain), tiap SKPD menjalankan programnya secara
sendiri-sendiri
• Pola pikir dan pengetahuan : bencana hanya dipahami sebagai “tanggap darurat”
oleh Pemerintah, wakil rakyat dan masyarakat, bahkan organ Negara tertinggi
seperti DPR MPR tidak memahami bahwa sudah ada UU PB Nr 24/2007

• Saat tidak terjadi bencana, BPBD bukan pengguna anggaran (tidak punya
kewenangan anggaran); BPBD hanya memberikan rekomendasi program ke SKPD dengan
birokrasi panjang; jika tidak masuk RPJMD maka sulit terlaksana. BPBD menjadi
pengguna anggaran hanya pada situasi bencana. Sementara cost akan lebih efektif
dengan usaha PRB yang dilakukan bukan pada situasi bencana.
• Pemda belum menganggarkan untuk PRB, yang ada dana tidak terduga, dan tidak
digunakan untuk hal-hal terkait PRB; usulan dari desa yang melalui hasil
musrenbangdes yang terencana dan bersepektif PRB tidak respon dari pemerintah
Daerah

Rekomendasi Rencana Aksi 2011 untuk Prioritas Aksi 1
• Perlu adanya revisi PP 38/2006, peraturan pembagian urusan pusat, provinsi dan
kota Urusan kebencanaan masih masuk dalam wajib social sehingga pembagian urusan
kebencanaan di masing-masing tingkat dapat berdiri sendiri
• Wajib dibentuk BPBD agar memiliki anggaran tersendiri
• Permendagri sebaiknya memberi slot untuk penanganan bencana dan paling tidak
untuk anggaran PB disebutkan minimal 1% dari APBN, APBD
• Otonomi daerah : diperlukan peraturan yang lebih berpihak pada PRB bahkan
dalam bentuk surat edaran sekalipun.

• Koordinasi : Paling tidak 1 tahun sekali Koordinasi hingga tingkat
terkecil, Harus ada komitmen bersama
• Mindset : -sosialisasi terus-menerus contoh seperti program KB selama 30 th;
Pendidikan PRB di sekolah, Masyarakat Trauma healing tuntas women crisis
centre Dasawisma siaga bencana dll
• Kebijakan disosialisasikan pada masyarakat (UU Transparansi), masyarakat
mempunyai akses untuk kebijakan, misalnya dipasang Billboard, Papan penggunaan
anggaran, dll. Masyarakat/ormas harus mampu mendorong pemerintah untuk
memberikan informasi secara transparan
• Perlu ada amandemen UU No, 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
• BPBD harus bisa merangkul semua SKPD dalam menghadapi bencana.
Memetakan ancaman, kerentanan dan kapasitas dan mengintegrasikan pada
program-program SKPD, misalnya penghijauan Dinas Kehutanan.
Pendanaan BPBD juga dianggarkan ke dalam APBN, bukan dari APBD.
• Masyarakat membantu memetakan resiko bencana di daerahnya sendiri, BPBD
mengkajinya atau meneruskan langsung program-program PRB ke SKPD.
Masyarakat membentuk dan melestarikan forum PRB yang lintas wilayah administrasi
(misalnya forum PRB sungai Code, forum Sabuk Merapi)
• Program lintas SKPD yang mengarusutamakan program PRB berdasarkan rekomendasi
BPBD.

Prioritas Aksi 2 dalam Kerangka Kerja HFA : Mengidentifikasi, mengkaji dan
memantau Risiko dan meningkatkan peringatan dini

Kenyataan di Lapangan:
• Paska gempa Pariaman, Pemerintah Daerah sudah mendata lansia melalui puskesmas
dan kader posyandu namun belum maksimal dalam mengelola bantuan yang ada

• Pemerintah melakukan pemetaan tanpa melibatkan masyarakat shg program tidak
menjawab kebutuhan nyata di masyarakat, misal kalender musim sendiri.
Adanya pergerakan data yang berubah-ubah sehingga menimbulkan asumsi2 tertentu
pada saat bencana yang berbeda dengan data yang ada sebelum bencana, sehingga
muncul istilah ’Data Harus Dikunci’
• Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemetaan ancaman, shg
masyarakat secara lisan mengembangkan komunikasi tentang ancaman di daerah,
misal petir di sekitar menara transmeter, karakter sungai, perubahan iklim,
tanah bergerak, wabah ternak, dll
• sistim komunikasi yang tidak relevan pada saat terjadinya bencana. Penentuan
status waktu kedaruratan – rehab/rekon
• Simulasi yang dilakukan tidak fokus pada bencana yang spesifik yang potensial
terjadi di masyarakat, lebih membekali SKPD tentang bencana.
• Untuk erupsi Merapi, worst case scenario masih belum maksimal dikarenakan
dasyatnya letusan yang tidak dapat diprediksi oleh peta bencana dan Contingency
Plan yang sudah ada. Contingency Plan juga harus melingkupi isu yang lebih
banyak lagi, tidak hanya letusan Merapi tetapi juga Contingency Plan lahar
dingin. Contingency plan yang ada juga belum tersosialisasi ke tingkat
masyarakat yang paling bawah.

Rekomendasi Rencana Aksi 2011
• Pemerintah sesuai dengan UUPB Nr 24/th 2007 Untuk membuat program PRB dengan
mengikut sertakan masyarakat secara aktif.
• Masyarakat membentuk lembaga kontrol untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan
• Memanfaatkan unit pemerintah pada tingkat local (Kaur Kesra) untuk
mengumpulkan data-data.
• Data harus dapat dicrosscek dari semua instansi yang terkait dengan PRB,
sehingga sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana data tidak bergerak
lagi sebagai alat kontrol untuk mengantisipasi mark up dan spekulasi/manipulasi
data.
• Harus ada standar administrasi yang baku untuk pendataan yang mudah untuk
diakses.
• Ada media center dari tingkat pusat sampai daerah
• Pemerintah menganggarkan pengadaan alat kominikasi seperti HT yang
diperuntukan kepada kelompok masyarakat. Yang sudah mempunyai legalitas.
Memberikan tanggung jawab penuh pada Forum PRB yang dibentuk lintas wilayah
administrasi untuk merekam kearifan local tentang bencana dan berhak
difasilitasi untuk memperoleh informasi dari BPBD maupun BNPB
• Contingency Plan juga harus melingkupi isu yang lebih banyak lagi, tidak hanya
letusan Merapi tetapi juga Contingency Plan lahar dingin. Contingency plan harus
disosialisasikan ke tingkat masyarakat yang paling bawah.

Prioritas Aksi 3 dalam Kerangka Kerja HFA : Menggunakan pengetahuan, inovasi dan
pendidikan untuk membangun budaya keamanan dan ketahanan di semua tingkatan.

Kenyataan di Lapangan
• Tidak ada informasi kepada masyarakat secara mendetail tentang perubahan iklim
yang ada
• Ada data kerawanan, tetapi tidak disosialisasikan dengan baik kepada ormas dan
masyarakat

• Pelatihan pencegahan bencana hanya untuk SKPD terkait (sosial, kesbanglinmas,
PU, BPBD), belum pada masyarakat sipil

• Sudah ada kebijakan mendiknas untuk memasukan PRB dalam pembelajaran, tetapi
pelatihan mengintegrasikan PRB bagi guru msih kurang
• Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang bencana, sehingga pada
waktu pelaksanaan musrenbangdes tidak mengandung pengarus utamaan PRB.

Rekomendasi Rencana Aksi 2011
• Pemerintah seharusnya membangun sebuah pusat studi masyarakat berbasis
pengetahuan local dengan istilah-istilah yang mudah dipahami rakyat dan didukung
baseline data yang terpercaya.

• Memuat isu PRB ke dalam kurikulum sekolah sejak dini.
• Konsisten dengan building code yang sudah terintegrasi dalam peraturan
pemerintah tentang IMB dll

• pelatihan mengintegrasikan PRB bagi guru ditingkatkan.
• BPBD melaksanakan sosialisasi PRB ditingkat masyarakat bawah.

Prioritas Aksi 4 dalam Kerangka Kerja HFA : Memperkuat kesiapsiagaan terhadap
bencana untuk respons yang efektif di semua tingkat

Kenyataan di lapangan:
• Pemerintah belum memiliki konsep yang menjawab kebutuhan korban bencana
• Di Aceh barat, ada rencana kontinjensi (tanggap darurat) yang disusun secara
bersama-sama; pada kenyataannya ketika terjadi bencana, rencana tersebut tidak
dipakai hingga masyarakat terisolir 3 hari.
• Informasi kebijakan yang tersumbat tetapi juga tidak konsisten: sudah ada
anggaran tapi cuma sepotong-potong
• Stakeholder pemerintah yang kurang konsisten dalam menyelesaikan persoalan
bencana.
• Politisasi bencana oleh parpol dan ormas
• Pemerintah disibukan dengan persoalan-persoalan administrasi korban: KTP, RAB
tanpa melihat substansi yang lebih dalam
• Belum ada pemetaan tentang kebutuhan daerah terisolir yang rawan
bencana.sehingga pada saat terjadi bencana tidak segera direspon dengan alasan
medan yang sulit.
• Kurang koordinasi antara aparat dan masyarakat dalam melakukan evakuasi
sehingga keluarga terpisah ditempat berbeda
• Pemerintah mengumumkan agar masyarakat yang tinggal di radius 20 km dari
Gunung Merapi harus mengungsi. Pada kenyataannya hanya kurang lebih 402 jiwa
yang benar-benar perlu diungsikan, karena sebenarnya ada daerah-daerah yang
cukup aman di radius 20 KM, sehingga tidak perlu semua untuk diungsikan.

• Pemerintah masih lemah dalam memantau pengungsian mandiri, sehingga ada
beberapa kebutuhan dasar yang belum disasar.

• Kurangnya koordinasi pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam fase
evakuasi, pengungsian dan paska bencana.

• Dari pengalaman Merapi ini, refleksi yang dapat ditangkap adalah untuk bangsa
ini, kita mempunyai solidaritas yang sangat tinggi terlihat dari banyak relawan
yang bergabung. Terdapat dua jenis solidaritas, yaitu solidaritas mekanis di
mana relawan banyak yang berdatangan untuk menolong, dan solidaritas organis di
mana mereka memiliki isu yang sama mengenai bagaimana penanganan Merapi. Hal ini
menimbulkan persamaan persepsi untuk menangani isu besar tersebut. Hal ini
jugalah yang digugah oleh media massa, bahkan penggalangan dana dari pemerintah
kalah cepat dengan penggalangan dana dari televisi. Dapat dilihat bahwa
masyarakat Indonesia masih bisa digugah hatinya. Bukan hanya pengungsi yang
mendapat bantuan dari donor, tetapi juga para relawan.

Rekomendasi Rencana Aksi 2011
• Sebaiknya pemerintah mengakomodir ormas/perkumpulan2 masyarakat dari berbagai
elemen untuk sebuah penyelesaian bencana, tidak hanya formalitas saja

• Masyarakat perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa kebijakan yang sudah
dibuat tidak dilaksanakan.
• Seharusnya masyarakat menjadi pemeran utama dalam penanganan bencana dan
pemerintah sbg fasilitator proses saja

• Sebaiknya pemerintah cepat tanggap dalam mendistribusikan bantuan
• pemetaan kebutuhan daerah terisolir harus jelas dan mendeteil.
• Pemerintah harus memfasilitasi kearifan lokal dalam usaha-usaha pengelolaan
bencana

• menentukan baris atau batas-batas daerah rawan bencana yang dilalui oleh
ancaman awan panas, lahar dingin, debu dan pasir agar evakuasi juga lebih
efisien.

• Pemerintah harus memantau pengungsian mandiri yang ada. Pengelola pengungsian
mandiri hendaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah.

• Sebelum mengevakuasi warga, ternak harus di ungsikan terlebih dahulu setelah
ada status siaga.

• Pemerintah harus memberikan pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap darurat kepada
unsur pemerintahan yang terkecil, dimana pemerintahan desa merupakan barometer
efektifitas penanggulangan bencana. Koordinasi disetiap fase juga harus
ditingkatkan.

• Adanya transparansi dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan, khususnya bantuan
dalam jumlah besar.

Prioritas Aksi 5 dalam Kerangka Kerja HFA : Mengurangi faktor risiko yang
mendasar

Kenyataan di lapangan
• Rendahnya kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan potensi local
• Pemerintah belum optimal memfasilitasi pengelolaan sumber daya lokal, seperti:
ubi, jagung di Sumba
• Dalam musrenbang dusun/desa, draft perencanaan biasanya sudah dibuat oleh
perangkat desa dimana sebagian besar alokasi pendanaaan hanya terfokus pada
pembangunan infrastruktur, belum menyentuh integrasi perspektif PRB

• Dalam rapat musrenbangdes tidak melibatkan segenap lapisan masyarakat.sehingga
program desa kurang partisipatif

• Perencanaan tidak melibatkan masyarakat, sehingga pelaksanaan dan hasil
program tidak efektif. Misalnya: pembangunan drainase yg tidak mendesak,
sementara terjadi longsor dimana-mana

• Kearifan lokal (Nilai-nilai toleransi dan gotong royong, lembaga adat,
keyakinan lokal, dll) yang tertanam kental di masyarakat berkontribusi besar
dalam proses penanganan bencana

Rekomendasi Rencana Aksi 2011
• Ada program dari pemerintah tentang peningkatan kapasitas masyarakat dalam
pemanfaatan potensi lokal.
• Pemdes harus melibatkan seluruh elemen masyarakat daan mengakomodir aspirasi
masyarakat dalam pengajuan pembangunan ke pemerintah melalui musrenbangdes.

• Memperluas pengambilan keputusan tentang prioritas pembangunan yang berbasis
pada PRB oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Prioritas Aksi 6 Kerangka Kerja HFA : Isu-isu Lintas Sektor : Gender

Kenyataan di Lapangan
• kapasitas sdm belum memadai dalam memahami dan mengarusutamakan gender
• kecenderungan laki-laki yang lebih banyak berperan dalam perencanaan dan
pelaksanaan baik dalam masa tanggap darurat dan rehab rekon

Rekomendasi Rencana Aksi 2011
• Pemerintah harus mengatur dan memberikan jaminan terhadap keterlibatan
perempuan dan/atau lembaga berbasis perempuan dalam pengambilan keputusan,
perencanaan dan pelaksanaan program regular maupun dalam penanganan persoalan
bencana.
• Harus ada perubahan paradigma tentang prinsip-prinsip gender dalam masyarakat,
terkait peran perempuan dan laki2

III. PENUTUP
Komitmen rencana aksi di atas hendaknya menjadi poin-poin panduan dalam
memonitor konsolidasi komitmen dan kemajuan pelaksanaan upaya-upaya pengelolaan
risiko bencana di Indonesia sepanjang tahun 2011.

Yogyakarta, 24 December 2010

Wakil-wakil masyarakat sipil dari berbagai daerah bencana

Kepercayaan, Modal Sosial Cegah Bencana

2010-12-23T18:10:00.001-08:00

Oleh Ninuk Mardiana Pambudy

Senin, 20 Desember 2010 | 09:44 WIB

http://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/09442312/Kepercayaan.Modal.Sosial.Cegah.Bencana

Tahun 2010 adalah tahun duka untuk Indonesia. Korban jiwa akibat bencana banjir-longsor di Wasior, Papua Barat, tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan letusan Gunung Merapi, Yogyakarta, 1.076 orang dan kerugian materi tak kurang dari Rp 4,5 triliun.

Kejadian bencana alam yang jumlahnya meningkat tajam tahun 2008 dan 2009 menuntut refleksi apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Yang percaya manusia adalah jagat kecil yang menyatu dengan semesta sebagai jagat besar pasti memegang konsep hidup harmonis dengan segala yang ada di muka Bumi. Dengan orang-orang terdekat, tetangga, orang satu kampung, dan seterusnya. Sebaliknya, pemimpin yang amanah adalah yang mampu membangun suasana agar rakyat merasa diperlakukan adil, dijamin hak hidup dan penghidupannya. Begitu juga terhadap alam, hidup dalam harmoni adalah kunci keselamatan dan kesejahteraan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, 65 persen kejadian bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, yaitu berhubungan dengan curah hujan dan iklim, berupa banjir, longsor, angin topan, serta pasang dan gelombang laut.

Bencana tersebut sebagian besar dapat dihindari. Tetapi, jangankan memenuhi kewajiban sebagai makhluk berakal budi untuk hidup seimbang dengan alam demi kebaikan manusia sendiri, memelihara harmoni di antara sesama saja kini semakin sulit. Yang kuat menindas yang lemah, yang mayoritas meminggirkan minoritas, yang berkuasa lupa kewajiban memberikan rasa aman dan tenteram rakyat. Kesewenang-wenangan itu juga tecermin dalam perlakuan terhadap alam yang imanen dan pasif. Alam pun bereaksi dengan akibat bencana.

Perubahan iklim yang disebabkan naiknya suhu permukaan Bumi adalah akibat ulah manusia. Dampaknya, perubahan pola iklim, curah hujan berlebih atau kekeringan, naiknya muka air laut, hingga meluasnya jenis penyakit.

Modal Sosial

Kerugian bencana alam yang jarang dihitung dan seharusnya menjadi perhatian adalah hilangnya modal sosial berupa rasa percaya masyarakat, terutama kepada para pemimpinnya, atas kemampuan berempati kepada korban.

Di Sumatera Barat, gubernurnya memilih pergi ke Jerman saat korban tsunami di Mentawai belum tuntas tertangani. Di Yogyakarta, masyarakat masih menunggu terwujudnya janji bantuan sapi yang diucapkan Presiden, sementara pada saat bersamaan pemerintah mengajukan RUU Keistimewaan DI Yogyakarta yang meresahkan rakyat Yogya.

Kepercayaan, menurut pemikir sosial politik asal Amerika, Francis Fukuyama, adalah modal sosial yang sama pentingnya dengan modal fisik dalam mencapai kejayaan ekonomi di tengah persaingan global. Melalui bukunya, Trust: The Social Virtues & the Creation of Prosperity (1995), Fukuyama memperlihatkan pengalaman berbagai bangsa bahwa hanya masyarakat dengan kepercayaan sosial tinggi dan memelihara keeratan ikatan sosial komunitasnya yang akan mampu mencapai kejayaan ekonomi pada zaman kompetisi bebas saat ini. Dalam konteks negara, kepercayaan itu juga antara warga dengan pemerintahnya (Kompas, 10/8/1997).

Sampai akhir November 2010, BNPB mencatat ada 608 bencana terjadi, termasuk tiga bencana besar di atas. Diperkirakan seiring dengan datangnya bulan Desember, dengan curah hujan diperkirakan ekstra tinggi tahun ini hingga Maret 2011, bencana seperti banjir dan longsor akan banyak terjadi.

Data BNPB memperlihatkan, dari tahun ke tahun kejadian bencana terus bertambah (lihat Tabel). "Kecenderungan kejadian bencana meningkat karena terjadi perubahan iklim dan faktor manusia," ujar Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Penggundulan hutan (deforestasi), demikian Sutopo, lebih dari 1 juta hektar per tahun, sementara kemampuan pemerintah menanami hutan kembali hanya 400.000 hektar per tahun, itu pun dengan catatan, jika 50 persen saja dari pohon yang ditanam bisa tumbuh besar sudah sangat bagus.

Perubahan Paradigma

Sementara gempa bumi tidak dapat ditentukan kapan akan terjadi, bencana lain, terutama yang disebabkan manusia, sangat bisa diantisipasi dan dikurangi risikonya. BNPB memasukkan pula kegagalan teknologi, kebakaran, aksi teror dan sabotase, serta kerusuhan sosial sebagai bencana.

Perubahan iklim di Indonesia diperkirakan menyebabkan naiknya suhu muka Bumi, curah hujan lebih tinggi, naiknya permukaan air laut, dan iklim lebih kering di wilayah lain.

Dampaknya sudah dirasakan antara lain dari turunnya produksi dan kualitas beras tahun 2010 serta cuaca ekstrem menjadi salah satu penyebab impor beras 850.000 ton, dan turunnya produksi gula. Harga gandum dunia pun naik setelah Rusia mengalami kebakaran hebat yang merusak panen gandumnya.

Dalam hal ketahanan pangan, perubahan iklim menjadi isu utama pembahasan Badan Ketahanan Pangan tahun 2011 selain sistem logistik pangan nasional. Yang akan merasakan dampak terberat bencana akibat curah hujan lebih tinggi dari normal dan kekeringan adalah petani dan nelayan kecil karena mereka produsen terbesar pangan nasional. Kelompok dengan tingkat sosial-ekonomi rendah juga akan merasakan dampak terberat bencana ini karena mereka paling tidak memiliki kemampuan beradaptasi.

Kepala BNPB Syamsul Maarif kepada Kompas mengatakan, tantangan terbesar BNPB adalah meyakinkan semua pemangku kepentingan dari Merauke hingga Sabang mengenai potensi bencana di wilayah masing-masing dan meresponsnya dengan tindakan nyata. Penanganan bencana pun harus berubah dari responsif menjadi preventif dalam arti mengurangi risiko bencana, dari yang sentralistik menjadi desentralisasi. Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan tanggung jawab daerah harus segera diwujudkan.

Dari sekitar 78.000 desa, menurut Sutopo, 26.000 desa di antaranya rawan bencana karena faktor alam dan pengaruh manusia. Dari 33 provinsi, yang belum memiliki BPBD adalah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Papua. Dari hampir 500 kabupaten/kota, yang sudah membentuk BPBD baru 171 kabupaten/kota.

Dari BPBD yang sudah terbentuk pun masih terkendala sumber daya manusia. Menurut Sutopo, BNPB membantu pelatihan, tetapi banyak dari mereka kemudian dimutasi atau memasuki usia pensiun.

Tahun 2011 bencana masuk prioritas Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan harus segera diikuti aksi konkret di tingkat daerah hingga ke kabupaten/kota. Di luar itu, BNPB, menurut Sutopo, berupaya agar program pembangunan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat memasukkan unsur pencegahan bencana di desa-desa yang rawan. Begitu juga dengan bantuan operasional sekolah, memasukkan unsur pencegahan, misalnya unsur bangunan tahan gempa.

Dalam era otonomi daerah saat ini, kepercayaan sebagai modal sosial menjadi semakin penting untuk menggerakkan keeratan antara pemerintah pusat dan daerah, keeratan antara warga dan pemerintahnya, serta keeratan komunitas. Tanpa rasa percaya, pencegahan bencana hanya tinggal wacana

Kepercayaan, Modal Sosial Cegah Bencana

2010-12-23T17:35:00.001-08:00

Oleh Ninuk Mardiana Pambudy

Senin, 20 Desember 2010 | 09:44 WIB

http://nasional.kompas.com/read/2010/12/20/09442312/Kepercayaan.Modal.Sosial.Cegah.Bencana

Kejadian bencana alam yang jumlahnya meningkat tajam tahun 2008 dan 2009 menuntut refleksi apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Modal Sosial

Perubahan Paradigma

Perubahan iklim di Indonesia diperkirakan menyebabkan naiknya suhu muka Bumi, curah hujan lebih tinggi, naiknya permukaan air laut, dan iklim lebih kering di wilayah lain.

Dari BPBD yang sudah terbentuk pun masih terkendala sumber daya manusia. Menurut Sutopo, BNPB membantu pelatihan, tetapi banyak dari mereka kemudian dimutasi atau memasuki usia pensiun.

Manatra Kaleleu … Lutut Kaleleu…..

2010-12-09T19:25:00.001-08:00

Manatra Kaleleu … Lutut Kaleleu…

Posted by ditakecil

(Sikakap, 4 November 2010) Melalui jalan darat, mungkin itu, adalah alternatif terbaik yang bisa Tim YEU coba untuk menembus dusun Muntai Baru-baru, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara. Desa Muntai Baru-baru adalah salah satu lokasi yang parah terkena tsunami. Kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat di lautan, membuat banyak perahu dan kapal yang berbalik arah tidak sanggup melanjutkan perjalanan.

Dari Kecamatan Sikakap kami menuju Dusun Bulakmonga, Desa Taikako dengan menggunakan kendaraan beroda dua. Kondisi jalan masih beraspal, bahkan sebenarnya bisa dilewati oleh kendaraan roda empat bila jembatan penghubung antara dusun Havea dengan dusun Nem-Nem tidak putus.

Hanya 15 menit kami merasakan jalan aspal yang nyaman, 25 menit berikutnya kami harus melalui jalan tanah setapak yang licin dan berlumpur. Sesampainya di dusun Bulakmonga, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan sampan kecil menyusuri sungai Bulakmonga Tirik.

Di penghujung sungai, sampan kami rapatkan dan kemudian kami berjalan menaiki gunung Mulalak, yang artinya Gunung berenang, karena terletak ditengah laut. Pendakian ternyata tidaklah mudah. Bertapak pada batu-batu kali yang licin dan berlumut, kami mendaki di aliran sungai. Ternyata masih ada lagi rintangan yang harus kami hadapi setelah berhasil melewati sungai.

Hujan yang terus mengguyur kami sepanjang perjalanan membuat perjalanan naik ke gunung semakin sulit, jalan yang kami lalui adalah tanah yang berlumpur. Entah berapa kali sepatu boot kami, masuk kedalam lumpur. Berpegang pada tanaman atau akar tumbuhan yang ada dipinggir jalan, membantu kami berjalan seimbang. Menatra Keleleuh, kata pemandu jalam kami, pemuda asli Mentawai, yang artinya menaiki gunung.

Sudah lebih dari satu jam kami berjalan, kami sampai di puncak gunung. Walaupun terlindung dengan jas hujan, pakaian kami tetap basah oleh keringat yang terus menetes. Namun, perjalanan masih setengah jalan, kami masih harus berjalan menuruni bukit untuk dapat sampai ke lokasi.

Lutut..lutut..lutut.. maksudnya adalah perjalanan turun..turun..turun.. Walaupun tidak terengah-engah seperti saat kami mendaki, perjalanan menuruni gunung juga tidak mudah. Jalan tanah sangat licin, bahkan dibeberapa tempat kemiringan mencapai 60%. Bila tidak berhati-hati, bukan tidak mungkin kami dapat terjatuh kedalam hutan.

Semua rasa lelah terbayar sudah ketika kami melihat tenda pengungsian warga dusun Muntai. Kami bersiap untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para pengungsi. Walaupun terbayang sudah perjalanan pulang kami. Mendaki gunung dan menuruni gunung… Manatra Kaleleu … Lutut Kaleleu…(Agnes)

Posterous is the place to post everything. Just email us.

Change your email settings or unsubscribe

“Berangkat Dengan Hati" : Kisah lain Anggota JARI - Kelompok Masyarakat Siaga Bencana Winongsari

2010-12-02T17:48:00.001-08:00

Kelompok Masyarakat Siaga Bencana ( KMSB ) Desa Winongsari merupakan salah satu kelompok dampingan YEU dalam program PRB ( Pengurangan Resiko Bencana ) yang terbentuk 2 tahun yang lalu. Desa Winongsari sendiri berada di Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Desa Winongsari juga salah satu diantara 5 Desa dampingan YEU yang berada di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo dalam program- program PRB dengan harapan terciptanya masyarakat yang berdaya dan siap siaga dalam menghadapi bencana.

Bencana Merapi yang terjadi beberapa waktu yang lalu cukup mengundang perhatian dari banyak masyarakat dari berbagai daerah untuk turut berpartisipasi membantu para korban bencana. Begitu juga dengan masyarakat yang berada di Desa Winongsari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Berawal dari adanya kabar terhadap kejadian bencana merapi di berbagai media, maka mereka mulai tergerak untuk turut memberikan bantuan, meskipun ada himbauan juga dari pihak pemerintah Kecamatan Kaliwiro untuk bantuan tersebut dan pihak kecamatan juga bersedia untuk menyalurkan bantuan tersebut, tetapi pemerintah Desa Winongsari mempunyai keinginan untuk menyampaikan sendiri kepada para korban bencana.

Salah satu upaya untuk membantu para korban bencana merapi, Pemerintah Desa Winongsari, berbagai Lembaga dan Organisasi yang ada di Desa serta Kelompok Masyarakat Siaga Bencana ( KMSB ) yang ada di Desa Winongsari melakukan aksi sosial secara bersama, mereka memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengumpulkan bantuan, yaitu : bahwa setiap KK ( Kepala Keluarga ) diharapkan mengumpulkan iuran sukarela minimal sejumlah Rp 2.000,- dan sembako serta dikumpulkan di masing- masing Kepala Dusun. Setelah semua berhasil dikumpulkan, maka hasil dari iuran yang berbentuk uang tersebut dibelikan sembako, karena mereka merasa kebutuhan korban bencana saat itu adalah bahan makanan. Hasil keseluruhan dari semua yang telah dikumpulkan adalah bahan makanan sebanyak 2 truk.

Pada tanggal 14 November 2010, bantuan tersebut siap untuk diberikan pada korban bencana. Bersama dengan perwakilan warga sejumlah 1 minibus dan 2 truk bahan makanan, mereka berangkat menuju daerah korban bencana, dimana mereka memberikan bantuan tersebut di wilayah Muntilan. Dengan memberikan bantuan tersebut, mereka berharap apa yang mereka berikan tersebut dapat sedikit membantu para korban bencana. Dengan semangat KMSB “ Berangkat Dengan Hati “ harapannya kepedulian terhadap sesama tetap terjaga sampai kapanpun.

Sumber Informasi : Bapak Suradi ( Anggota JaRi SuSi/ Sumbing Sindoro dan Kelompok Masyarakat Siaga Bencana Desa Winongsari )

Janji, Lamban, dan Perjuangan Hidup Mati

2010-12-02T16:31:00.001-08:00

Gedung Serba Guna Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta – Jum’at 3 Des 2010 – 07:00 WIB. Hanya dalam empat hari terakhir, enam ekor sapi didapati mati sebatas di Dusun Boyong saja. Demikian dikatakan oleh Purwanto, seorang anggota Koperasi “Warga Mulia” di sela-sela kesibukannya sebagai relawan YEU di pos pengungsian Sinduharjo, kemarin (2/12/10).

Sementara jauh hari sebelum itu, Prof.Ida Tjahajati, Koordinator Tim Divisi Identifikasi Ternak Merapi seperti dikutip www.detiknews.com 22 November mengatakan bahwa sebanyak 2.828 ekor sapi didapati mati terkena awan panas. Jumlah itu berasal dari seluruh wilayah kawasan Merapi pada periode 26 Oktober hingga 5 November saja. Ida mengatakan, dari jumlah itu, 2.394 ekor berasal darii Sleman, 357 ekor dari wilayah Klaten, 66 ekor dari Boyolali dan 11 ekor dari Magelang.

"Sapi yang mati pasti akan diganti pemerintah tapi perlu waktu," sebut Ida yang juga Direktur Rumah Sakit Hewan Soeparwi UGM ini.

“Lha lama kelamaan, sedikit demi sedikit abu Merapi yang masih tersisa menempel di rumput walau sudah kami cuci itu ‘kan nempel di lambung sapi. Tadinya waktu pemerintah bilang mau beli sapi, kami senang dan inginnya cepat-cepat. Kasihan sapi-sapi itu, tiap hari makan rumput berabu vulkanik. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada wujud. Sekarang mati satu per satu sapi-sapi itu setelah abu vulkanik mengendap di perut mereka ”, kata Sokimun, Ketua Koperasi “Usaha Peternakan dan Pemerahan” di Kaliurang kemarin (2/12/10).

Sokimun, yang juga Kepala Dusun Boyong, menunjukkan kekecewaannya pada kelambanan prosedur pembelian sapi yang pernah dijanjikan pemerintah lewat pernyataan Presiden SBY.

Sementara pemerintah sibuk dengan segala urusan birokrasi gemuk yang lamban, tingkat kepedulian yang rendah, dibarengi dengan pembangunan citra melalui janji kata-kata, tiap detik para peternak korban letusan Merapi harus berjuang mempertahankan kesehatan sapi-sapi mereka di tengah segala keterbatasan.

“Lha bagaimana nggak habis-habisan to, Pak. Lha wong penghasilan tidak ada karena sapi tidak produktif karena tidak sehat. Pasokan air bersih tidak ada karena instalasi hancur diterjang lahar dingin. Rumput ditimbuni abu vulkanik. Kami mencari air pencuci rumput dari tempat yang jauh diangkut sepeda motor.Tapi ‘kan ya terbatas proses cucinya, harus hemat air. Kan ya sudah maksimal usaha kami. Jadi mungkin abu itu masih menempel di rumput, karena jika kena air dia memang jadi keras dan lengket seperti semen”, tutur Purwanto menjelaskan betapa derita peternak Merapi bertumpuk-tumpuk.

“Lha bagaimana to Pak, ‘kan ya uang sisa tabungan semakin tipis tiap hari harus beli bensin motor untuk pulang balik ke rumah dari pengungsian. Lalu harus lari cari air bersih buat nyuci rumput dan bersih-bersih rumah. Lalu sapinya itu, walau rumput sudah dicuci tapi ‘kan ya sisa2 debu vulkanik itu masih ada. Dimakan sapi rumputnya, lha piye to Pak, bayangke wae nek mangan semen kae piye. Kan ya mati satu persatu” Maryati, peternak sapi lain dari Boyong meluapkan emosinya karena kecewa kemarin (2/12/10) sembari memberi pakan ternaknya

Foto pertama menunjukkan bangkai sapi di Kinahrejo, Cangkringan, Sleman, sedangkan foto kedua Jumirah, seorang peternak sapi asal Boyong saat memberi pakan di lokasi evakuasi ternak di Getasan yang berjarak 28km dari dusunnya (disiapkan oleh Abang Rahino untuk Yakkum Emergency Unit, foto pertama dari Christian Science Monitor).

See and download the full gallery on posterous

From Banteng to Sinduharjo

2010-11-28T09:12:00.001-08:00

... ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country../jfk/

See and download the full gallery on posterous

Silaturahmi Ke Sinduharjo

2010-11-25T19:15:00.001-08:00

Wisma Nazareth, Paroki Banteng, Sleman, Yogyakarta – 26/11/10 jam 10:10 WIB – Tadi malam (25/11) dengan didampingi para relawan Yakkum Emergency Unit/YEU, perwakilan para pengungsi Dusun Boyong dan Kepala Dusun mereka, yang sejak Gunung Merapi meletus pertama kali (26/11) didampingi lembaga tanggap bencana dari Yakkum ini, melakukan kunjungan silaturahmi kepada para pemimpin formal di Desa Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Pasalnya, para pengungsi ini akan menempati Gedung Serba Guna Desa Sinduharjo yang berlokasi di kompleks perkantoran desa tersebut, yang terletak di Jl.Kaliurang Km 10, Yogyakarta (lihat “Pemindahan Pengungsi” 23/11).

Dalam pertemuan silaturahmi ini, para pengungsi bermaksud melakukan “kula nuwun” atau permisi memasuki wilayah lain, dan sekaligus menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas kesediaan Kepala Desa Sinduharjo, Camat Ngaglik, dan seluruh masyarakat setempat, yang telah mengijinkan mereka untuk menjadikan Gedung Serba Guna Sinduharjo menjadi lokasi sementara pengungsian mereka. Para pengungsi berharap kiranya bencana erupsi Gunung Merapi segera berakhir, dan mereka dapat kembali hidup normal sebagaimana biasanya.

Dalam kesempatan itu, baik Kepala Desa maupun Camat menyambut dengan tangan terbuka kedatangan para pengungsi asal Boyong tersebut. Camat Ngaglik bahkan mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Camat Pakem dan Lurah Hargobinangun terkait keberadaan para pengungsi dari Boyong tersebut.

“Harapan kami, kiranya Bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh pengungsi lain, berkenan menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan kompleks di sini. Sebab, kecuali Gedung Serba Guna ini, di sebelah selatan ada ruang-ruang kantor KUD yang melayani berbagai kegiatan koperasi, sedangkan di sebelah utara terdapat gedung Kantor Kelurahan Sinduharjo yang juga harus tetap melakukan pelayanan publik sehari-hari” demikian Camat Ngaglik menyampaikan harapannya.

Dalam kesempatan itu berbagai pihak yang mewakili para pengungsi menyampaikan aspirasi, harapanan serta ucapan terimakasih mereka secara langsung. Dua foto menyertai artikel ini adalah ketika perwakilan pengungsi dari Boyong bersilaturahmi ke Kepala Desa Sinduharjo dan Camat Ngaglik. Foto kedua adalah saat sebagian pengungsi melakukan peninjauan dan pengecekan kesiapan calon lokasi pengungsian mereka (disiapkan oleh Abang Rahino untuk Yakkum Emergency Unit).

See and download the full gallery on posterous

Karena Mereka Tahu Apa yang Diperbuat

2010-11-25T17:53:00.001-08:00

Wisma Nazareth, Paroki Banteng, Sleman, Yogyakarta – 26/11/10 jam 08:50 WIB - Peran pemuda dan remaja dalam tanggap darurat bencana Merapi tampak nyata walau di sana-sini perlu dibenahi bagaimana itu harus dilakukan. Tulisan ini bukan berbahan wacana aras tinggi semacam semangat 1928, namun sekedar catatan kecil yang terserak, yang sejak erupsi Merapi berhasil terkumpulkan. Catatan itu membuktikan bahwa mereka tahu apa yang harus diperbuat dalam tahap-tahap kritis sekalipun seperti tanggap darurat bencana atau tahap rekonstruksi-rehabilitasi pasca bencana.

“Mereka luar biasa. Saya sangat kagum pada generasi penerus bangsa ini…” Handojo Simodihardjo, arsitek lansekap dan seniman yang mukim di Dusun Kayen yang bertetangga dengan Kali Boyong di desa Condongcatur ini berbicara sembari mengarahkan tangannya pada sekelompok pemuda dan pemudi yang sibuk bekerja.
    Handojo mengucapkannya berkali-kali. Kepada penulis, dan juga diulangi saat seorang petinggi yang berkantor di bilangan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, mengunjungi Posko Kayen di rumah Handojo.

Di Salam pada sebuah pos pengungsian warga Dusun Ganden, Kecamatan Srumbung, para pemuda dan para Ibu pengungsi aktif terlibat dalam pengambilan keputusan manajemen barak pengungsian. Merekalah yang mengatur segalanya dari yang remehtemeh hingga kebijakan yang dikoordinasikan dengan Pak Kadus.

Di pos pengungsian Wisma Nazareth – Paroki Banteng, Sleman, Yogyakarta, para pemuda dan remaja laki-laki maupun perempuan, dengan terlebih dahulu didahului oleh para perempuan Ibu rumahtangga, sangat aktif terlibat dalam manajemen barak. Oleh Yakkum Emergency Unit/YEU, para pemuda ini mengaku terlibat dalam kegiatan psikososial, logistik, dan pengambilan keputusan bersama sejak tiga hari lalu (23/11). Mereka antara lain Joko, Fitri, Tata, Sulis, Mira dan Sulis “Ceplis”. Sebelumnya saat diselenggarakan Lomba Gambar Anak-anak (19/11), penulis melibatkan para remaja di bawah koordinasi Oki, siswa kelas10 SMK Tempel, untuk membimbing adik-adik mereka dalam kegiatan menggambar mereka.

Pada pos pengungsian masyarakat Boyong dan enam dusun lain di SMPN 3 Pakem, para pemuda di desa Harjobinangun yang menjadi “tuan rumah” bagi para pengungsi juga langsung aktif menjadi relawan membantu para pengungsi. Mereka berdatangan dalam berbagai tim untuk asesmen kebutuhan, dan dilanjutkan dalam pendistribusian kebutuhan bagi para pengungsi seperti nasi bungkus, selimut, dan juga kegiatan-kegiatan lain.

Para pemuda yang berasal dari daerah bencana sebenarnya juga sudah aktif di desa masing-masing misalnya menjadi relawan pengawas kegiatan Gunung Merapi sambil menjaga harta benda di daerah masing-masing.

Terbebas dari Rasa Suntuk

Jenuh dan seringkali diwarnai putus asa menyelimuti para pengungsi termasuk para pemuda dan remaja. Tidak mengherankan, karena dinamika mereka terenggut saat di pengungsian secara tiba-tiba harus menjadi pasif. Intervensi psikososial memang dilakukan, namun perhatian lebih diberikan pada komunitas anak-anak, dan kalangan dewasa. Para pemuda dan remaja sepertinya terlewatkan selama tiga minggu pertama tanggap darurat bencana.

“Jenuh dan suntuk mas. Bagaimana ya …” Joko dari Dusun Boyong mengaku. Ia sehari-hari membantu Ibundanya mengelola warung makan di desanya. Teman-temannya, Sulis, Fitri, Tata, Mira, dan Sulis “Ceplis” juga mengatakan hal yang sama.

“Beruntung sejak tiga hari lalu kami dilibatkan menjadi relawan, kalau enggak wah nggak tau jadinya …” kata Sulis yang sehari-hari membantu orangtua mengurus ternak sapi perah dan dua tiga hari sekali menambang pasir Merapi.

“Dengan keterlibatan ini, saya jadi terbebas dari rasa suntuk Mas. Piye gitu lho kalo nggak ada kegiatan” Tata yang berprofesi sebagai artis penyanyi lokal nimbrung.

“Lha saya itu biasanya bekerja di pabrik plastik, lalu tiba-tiba harus diaaam saja, kan ya rasanya nggak betah to mas”, Fitri pun tak lupa bercerita.

Mau Apa Di Rumah

“Saya mau menenangkan jiwa. Itu nomor satu, agar bisa terbebas dari trauma yang saya alami. Sebelumnya tidak pernah je… Ini katanya letusan Merapi terhebat selama tigaratus tahun terakhir lho” (Sulis – peternak sapi dan penambang pasir).

“Saya segera pengin cari kerja, untuk memulihkan ekonomi keluarga mas. Semua job batal segera setelah Merapi meletus je, Mas” (Tata – artis penyanyi lokal).

“Saya segera memusatkan pada pekerjaan di pabrik plastik. Beruntung sejak Senin lalu (22/11) pabrik sudah buka lagi” (Fitri – buruh plastic moulding di Hargobinangun).

“Segera saya akan membantu Ibu lagi di warung”, kata Joko.

Generasi muda dari Ganden – Srumbung, Kayen-Condongcatur, Boyong, Hargobinangun, adalah contoh konkrit lokal betapa lapis masyarakat yang penuh dinamika ini sangat bisa diandalkan dalam banyak hak, termasuk tanggap darurat bencana. Kita berharap, mereka pun kelak akan dilibatkan secara aktif dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Merapi pada setiap aras kegiatan, mulai dari kegiatan pengambilan kebijakan sampai dengan implementasi praktis di lapangan. Jangan sampai terjadi, komponen yang sangat potensial ini ‘bak pion-pion dalam permainan catur para pengambil keputusan di atas. Karena mereka pun sudah mampu melakukan pemetaan kebutuhan pasca bencana atau yang secara keren dikenal sebagai post disaster needs assessment atau PDNA. Foto-foto menyertai artikel ini adalah: Joko, Fitri, Sulis, Tata, Mira, Sulis "Ceplis" dan Oki (disiapkan oleh Abang Rahino untuk Yakkum Emergency Unit).

See and download the full gallery on posterous

Rakyat Berdaya dan Siaga

2010-11-25T05:19:00.001-08:00

Rakyat Berdaya dan Siaga

“Bukan pertama kali ini saja, mbak, kami mengumpulkan dana untuk menyumbang bencana yang terjadi di daerah lain,” begitu penjelasan Pak Gunadi, Pembina organisasi rakyat ‘Benjoo’ di Lueng mane, Desa Kuala Trang, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Selain dana Rp 2,003,500 yang mereka berhasil kumpulkan untuk Merapi dan diserahkan pada YEU, tahun lalu mereka juga mengumpulkan dana bantuan untuk Gempa Padang dan disumbangkan melalui PMI yang mereka tahu bekerja juga di sana. Organisasi rakyat Benjoo beranggotakan 12 orang termasuk Pak Gunadi. Namun demikian mereka bekerja sama dengan seluruh warga Lueng Mane Kuala Trang yang berjumlah 600 KK. “Kami pernah merasakan musibah tsunami yang luar biasa, bahkan anak sulung saya yang saat itu berusia 3 tahun meninggal diterjang bencana itu. Jadi kami ingin dapat sedikit meringankan beban sesama warga lain yang terkena bencana, karena kami juga sudah banyak dibantu,” terang Pak Gun saat ditanya apa yang memotivasi aksi bantuannya ini.

Selama ini organisasi rakyat dan warga Lueng Mane didampingi oleh YEU dengan program pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Tidak hanya mengurai kesiapsiagaan dengan pembentukan tim siaga bencana dan menyepakati jalur evakuasi dan titik kumpul aman, mereka juga memperkuat sumber pendapatan dan memperbaiki lingkungan sebagai langkah mitigasi risiko bencana. Mereka menanam cemara di muara sungai dan bersaksi bahwa nelayan-nelayan sungai meningkat penghasilannya karena jumlah dan kualitas ikan dan udang yang hidup di sungai itu semakin baik. Demplot lahan pertanian 6 rantai (1 rantai = 625 m2) telah menghasilkan 6 ton pupuk kompos dan juga mensuplai pertanian palawija organik ke RS yang ada di kabupaten Nagan Raya. Walaupun demikian Pak Gun mengakui pemasaran pupuk kompos hasil mereka belum begitu maksimal. “Selalu ada kesulitan untuk sesuatu yang baru,” ujarnya memaklumi.

Sebagai anggota JARI (Jaringan Rakyat Indonesia Berdaya dan Siaga), salah satu manfaat besar yang didapatkannya dari situ adalah pengetahuan dan informasi akan undang-undang dan kebijakan pemerintah. “Ibaratnya bertemu macan, kami harus siap dengan pengetahuan akan undang-undang dan peraturan mengenai hak kami. Kami menjadi didengar oleh bapak-bapak di Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan lain-lain termasuk partai politik, “akunya dengan bangga. “Sebelum ikut JARI, dana BANDES (bantuan desa) kami selalu tidak dapat, kami merasa dianaktirikan. Tapi setelah diberi informasi tentang undang-undang, kami tahu hukumnya dan lebih percaya diri. Sekarang kami sudah bisa mengakses dana untuk pertanian berupa 6,7 ton pupuk. Bahkan sekolah pertanian yang ada di sini sekarang prakek kuliah di tempat kami. Selain itu, kami diminta juga melatih teman-teman petani di Planteu.” Ketika ditanyakan apa strategi dasar ORA agar programnya berkembang dan bermanfaat untuk lingkungan yang lebih luas, Gunadi dengan yakin menjelaskan, “dalam setiap pertemuan forum desa bulanan, saya selalu menekankan pentingnya kita saling mendukung. Beberapa program kami gabungkan dengan program pemerintah agar ORA dapat berlanjut karena dana kami juga sangat terbatas.” Agaknya itulah strategi keberlanjutan mereka, bersinergi dengan program pemerintah.

Sambil meneguk teh hangat manis, dia menyampaikan harapan, “kami perlu pendampingan berlanjut dari JARI, mbak, pelatihan tentang undang-undang yang ada, karena itu menambah pengetahuan kami. Jika ada pertemuan dengan koordinator regional, kami berharap informasinya sampai kepada anggota-anggota yang lain karena saat ini informasi semacam itu belum terlalu aktif disampaikan oleh koordinator di wilayah ini.” Dia menambahkan harapan kecil, “apakah memungkinkan ada semacam identitas atau seragam dari JARI agar saat kami melakukan penggalangan dana bencana, aksi kami dipandang legal, tidak liar.”

Saat saya pamitan dan beranjak meninggalkan Leung Mane di dini hari itu, desa yang tertata rapi ini menunjukkan geliat kehidupan. Terlihat beberapa papan petunjuk jalur evakuasi yang terpasang jelas dengan arah menjauhi garis pantai yang terletak kurang lebih 1-2 km dari desa tersebut. Setelah sekian malam yang resah akan penanganan bencana Merapi (dan bencana-bencana lain di negeriku) yang kurang percaya pada kekuatan rakyat, saya sedikit merasa lega. Masih ada harapan untuk utopia ini. Masih ada bukti rakyat berdaya dan siaga.

Terima kasih Pak Gun, ORA Benjoo dan teman-teman pendamping lapangan. Saya akan bawa kabar harapan ini ke Yogya.

Arshinta /YEU/24 Nov 2010

See and download the full gallery on posterous

Schooling That Goes

2010-11-24T21:31:00.001-08:00

Wisma Nazareth – Banteng Parish, Yogyakarta, Indonesia – 25/11/10 – 12:00 West Indonesia Time. There are twenty elementary students, six junior high and six senior high schools students among the IDPs with Yakkum Emergency Unit refuged in Banteng Parish, Yogyakarta. As the eruption of Mt.Merapi caused their home villages and schools are in the endangered range or even already totally damaged this last one month, those students were not able going to school as they were to be.

There are not alone though. Throughout Yogyakarta, there are 3,095 preschool students and 13,080 elementary students have the same experience, while at the neighboring province of Central Java there are 16,193 students from various levels from preschool to senior high. They are coming from Magelang City, Magelang Regency, Klaten Regency and Boyolali Regency.

Kunto Nugroho HP, the Head of Educational Office of Central Java Province as quoted by www.republika.co.id (9 Nov) said that the amount is fluctuated due to the mobility of the IDPs. Beside the IDP students, school programs in areas for refuge are also disturbed as so many schools facilities have been utilized as refugee camps. Tens of thousands students in non impacted areas in both provinces have also have impacts on their schooling process.

Sri Widayati, the Head of Disaster Response for Educational Office of Yogyakarta Province as quoted by www.mediaindonesia.com (10/11) mentioned that her office has been coordinating with all the Office of Educational Affair from all over regencies in Yogyakarta Province, to facilitate the students from affected areas to join schooling at the nearest schools from their IDP camps.
As for the students with YEU in Banteng Parish, Heru “Bunder”, the Head of Psychosocial Interventions for Children said today (25/11), that all of the students with YEU have been participated in nearby schools since 16 November.

We are Enjoy Here
Rengga, a four grader from Banteng Elementary Public School nearby Boyong said that he enjoys to join the local school nearby the IDP camp.

    “I have more friends now, also I can catch up with the materials”, said Rengga cheerfully.

    Yuli, a five grader also expresses his joy having the chance to go to a nearby school from his IDP camp. He also coming from Banteng Elementary Public School at Boyong.

“My new friends expresses their hospitality, they are kind friends…” Yuli said as he mentioned that he has no problem with his new friends.

Another IDP students Galan and Aldi expressed the same thing. Not only they spoke, but learning on how those IDP students play and interact with their new friends freely and cheerfully, give a clear picture that the integration to the host schools work well.

Fredi, a student from host school also is also happy to have lots of new friends. He learn that his new friends have no problem with their schooling.

“They did well with our weekly test…” said Fredi, who also said that even if his new friends will be longer to his school he and his friends will be happy.

Lack of Chair
Indah Lestari, the Head Master of Bhakti Karya Elementary Public School who hosts the IDP students said that there is no serious problem when her school suddenly has more students. Indah said that Bhakti Karya host forty IDP students from various different schools in affected areas.

“If there would be a problem, it is surely related to the availability of bench for them to sit. We then suggest three students to occupy one bench rather than two as it used to be.

Even though that, Indah Lestari takes a policy to accept whatever the number students from affected areas who want to study at her school. She surely belief that there’ll be problem solving for any problem arisen.

Theresia Sundari, the Head Master from affected school learns that students are all enjoy to the new situation.

“Both students from my school, Banteng Elementary Public School at Boyong, and the host students here are all happy with this situation. They interact cheerfully. Even, there will be more students from another host schools will join this school” said Theresia.

Another problem that both Head Masters exercise is the availability of fund to support text books and stationery for IDP students. They already submitted the data of the incoming new students to the Educational Office of Sleman Regency, but so far there still no response from them to provide either text books of fund.

“We really hoping that once we submit the report then they respond efficiently and quickly as the show must go on” said Indah Lestari (prepared by Abang Rahino for Yakkum Emergency Unit)

See and download the full gallery on posterous